KONSTITUEN FEDERASI
Serikat Pekerja Pertamina-Unit Pemasaran I (SPP-UPms I Medan)
Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia UPms I Tanjung Uban (SPPSI UPms I Tanjung Uban)
Serikat Pekerja Kilang Minyak Putri Tujuh (SP KMPT) RU II Dumai
Serikat Pekerja Pertamina Pemasaran & Niaga (SP3N) Sumbagsel
Serikat Pekerja Pertamina (SPP) RU III Plaju
Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) Jakarta
Serikat Pekerja Pertamina Unit Pemasaran III (SPP-UPms III) Jakarta
Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja & Pelaut Aktif (SP FKPPA) Jakarta
Serikat Pekerja PERSADA IV Jateng & DIY
Serikat Pekerja Pertamina Balongan Bersatu (SP PBB)RU VI Balongan
Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijaya Kusuma (SPP PWK) RU IV Cilacap
Serikat Pekerja Pertamina Sepuluh November (SPPSN) MOR V Surabaya
Serikat Pekerja Mathilda Balikpapan
Serikat Pekerja Pertamina Celebes UPms VII Makassar
Serikat Pekerja Pertamina Kawasan Timur Indonesia (SPP KTI) RU VII Kasim
Serikat Pekerja Mutiara Jayapura
Serikat Pekerja Pertamina Geothermal Energy Jakarta (SP PGE Jakarta)
Serikat Pekerja Pertamina EP Jakarta (SP PEP Jakarta)

Press Release JR MK UU TIPIKOR

FSPPB AJUKAN PERMOHONANUJI MATERIIL PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UU TIPIKOR

Press Release

 

Kepada Yth.

Teman-teman Media cetak maupun elektronik

 

Sehubungan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah DenganUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, klien kami FederasiPekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak secara tegas atas ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, karena dapatmengakibatkan tindakan pemenjahatan / kriminalisasi terhadap jajaran direksi PT.Pertamina (persero).

menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) UUTIPIKOR:

“(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjarapaling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dendapaling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pasal 3 UU TIPIKOR:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup ataupidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Bahwa pada tanggal 22 Maret 2018, Kejaksaan Agung telahmenetapkan mantan Direktur Utama PT. Pertamina (persero), Sdri. KarenAgustiawan, dengan dugaan tindak pidana korupsi atas investasi perusahaan diBlok Basker Manta Gummy Australia pada tahun 2009, yang mengakibatkan kerugiankeuangan negara, khususnya PT. Pertamina sebesar US$ 31.492.851 dan US$26.808.244 atau setara dengan Rp. 568.066.000.000,- (lima ratus enam puluh delapan milyar enam puluh enam juta Rupiah).Terhadap hal tersebut, Sdri. Karen Agustiawan didakwa telah melanggar ketentuanPasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah DiubahDengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa terkait dengan ditetapkannya mantan Direktur UtamaPT. Pertamina (persero), Sdri. Karen Agustiawan sebagai tersangka, timbul rasacemas bagi Federasi Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB),dimana akan terjadi penjahatan / kriminalisasi terhadap para pejabat maupunpekerja PT. Pertamina (persero) yang hendak melakukan aksi maupun tindakankorporasi dengan itikad baik.

, maka FSPPB melalui Kuasa Hukumnyayakni, Sihaloho & CO Law Firm, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 04 April2019, akan mengajukan permohonan Uji Materiil (judicial review) Pasal 2 ayat (1) danPasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia padahari Kamis, 11 April 2019.

Demikian release ini kamisampaikan, atas perhatian rekan-rekan, kami ucapkan terimakasih

 

 

 

 

Hormat kami

Kuasa hukum FSPPB

 

 

Janses E Sihaloho, S.H.

 

 

Contact Person:

-         -         Arie Gumilar (08122997099 ) Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu


11-Apr-2019 00:00:00
Dikirim Oleh : Administrator
SUARA AKTIVIS
Bambang RH
06-Jul-2015 07:43:57

BlOK MAHAKAM

Meski sudah 100% di katakan ...
Readmore

-
Rinson Gultom
30-Nov-1999 00:00:00

Sebagai Insan Pertamina yang bekerja di ...
Readmore

-
02-Jul-2015 08:15:22

Ditugaskan di Pertamina mau tidak mau, ...
Readmore

-
30-Jun-2015 06:51:10
FSPPB sebagai wadah bersatuanya Serikat Pekerja-Serikat Pekerja ...
Readmore
-
Adriwal
29-Jun-2015 08:58:46

Blok Mahakam adalah kepunyaan Bangsa Indonesia.

Untuk ...
Readmore

-
Noviandri
30-Nov-1999 00:00:00
Halo Aktivis
Assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh
Salam sejahtera bagi kita ...
Readmore
-
26-Jun-2015 09:07:33
Melihat bahwa kemandirian Serikat Pekerja adalah syarat mutlak dalam membangun ...
Readmore
-
Abdul Halim
26-Jun-2015 09:09:43
Menjadi aktivis Serikat Pekerja merupakan suatu pilihan. Ketika sudah menceburkan ...
Readmore
-
< >