KONSTITUEN FEDERASI
Serikat Pekerja Pertamina-Unit Pemasaran I (SPP-UPms I Medan)
Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia UPms I Tanjung Uban (SPPSI UPms I Tanjung Uban)
Serikat Pekerja Kilang Minyak Putri Tujuh (SP KMPT) RU II Dumai
Serikat Pekerja Pertamina Pemasaran & Niaga (SP3N) Sumbagsel
Serikat Pekerja Pertamina (SPP) RU III Plaju
Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) Jakarta
Serikat Pekerja Pertamina Unit Pemasaran III (SPP-UPms III) Jakarta
Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja & Pelaut Aktif (SP FKPPA) Jakarta
Serikat Pekerja PERSADA IV Jateng & DIY
Serikat Pekerja Pertamina Balongan Bersatu (SP PBB)RU VI Balongan
Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijaya Kusuma (SPP PWK) RU IV Cilacap
Serikat Pekerja Pertamina Sepuluh November (SPPSN) MOR V Surabaya
Serikat Pekerja Mathilda Balikpapan
Serikat Pekerja Pertamina Celebes UPms VII Makassar
Serikat Pekerja Pertamina Kawasan Timur Indonesia (SPP KTI) RU VII Kasim
Serikat Pekerja Mutiara Jayapura
Serikat Pekerja Pertamina Geothermal Energy Jakarta (SP PGE Jakarta)
Serikat Pekerja Pertamina EP Jakarta (SP PEP Jakarta)

Iklim Investasi BUMN Terancam “Runtuh”, Pekerja Pertamina Gugat UU Tipikor

TRANSINDONESIA.CO – UU No 31/1999 Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi digugat oleh Federasi PekerjaPertamina Bersatu (FSPPB), karena dinilai mengebiri pejabat atau direksi BUMNuntuk dapat melakukan aksi korporasi atau investasi.

Dalam UU itudinyatakan setiap pejabat atau direksi yang mengambil keputusan ekspansi usahaatau investasi namun mengalami kerugian dianggap sebagai koruptor yang diancamuntuk dipenjarakan. Jika hal ini dibiarkan terus, dinilai akan menjadi ancamanserius bagi kelanjutan bisnis BUMN.

PresidenFSPPB, Arie Gumilar, resmi mendaftarkan perkara tersebut ke Mahkamah Konstitusi(MK) agar dilakukan judicial review atas UU itu. Menurutnya, jikapasal ini tidak diterjemahkan secara komprehensif dan ada pengecualian, investasiatau ekspansi usaha dari BUMN akan mandeg. Sebab direksi atau pejabat pengambilkeputusan di BUMN tidak akan pernah berani mengambil konsekuensi jika aksikorporasinya tidak membuahkan keuntungan.

“Setiapkeputusan bisnis BUMN itu peluangnya untung atau rugi. Untung tidak dapatpenghargaan, tetapi begitu rugi masuk penjara. Siapapun pasti nanti tidak mau.Direksi BUMN tidak ada yang berani berinvestasi, maka yang akan investasiadalah swasta,” ujar Arie, di Jakarta, Kamis 11 April 2019.

Diamengatakan jika BUMN tidak lagi memiliki keberanian untuk berinvestasi, swastayang akan mengambil alih setiap peluang usaha yang menjadi ranah BUMN .

Denganbegitu, menurut Arie, garda terakhir benteng perekonomian nasional terancamruntuh, karena adanya pasal dalam undang-undang tersebut yang menggenelarisir.

“Kalauswasta yang masuk investasi dengan efisiensi dan teknologi yang lebih tinggi,tentunya ini akan mulai menggeser sedikit demi sedikit peran BUMN di cabangproduksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak. Nanti tentu dampaknyake rakyat, sebab swasta yang pasti maunya untung terus,” kata dia.

Melalui judicialreview yang didaftarkannya itu, Arie berharap MK segera mengeluarkan fatwaatas frasa-frasa yang ambigu di dalam UU No 31/1999 tersebut. Menurutnya pasaldalam UU ini sudah menjerat mantan direksi PT Pertamina (Persero), KarenAgustiawan, atas keputusannya dalam mengakuisisi Blok Basker Manta Gummy (BMG)di Australia, 2009.

Karendidakwa telah merugikan negara sebesar Rp568,06 miliar dalam aksi korporasitersebut. Saat ini proses hukum atas Karen masih berlanjut di Pengadilan NegeriTindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat.

“Kami lihatkalau ini tidak diluruskan atau tidak ada penafsiran pada UU 31, bisa berdampakpada iklim investasi di BUMN ,” kata Arie.

Terkaitdengan ditetapkannya mantan Direktur Utama PT.Pertamina (persero), KarenAgustiawan sebagai tersangka, timbul rasa cemas bagi FSPPB. Dimana akan terjadipenjahatan/ kriminalisasi terhadap para pejabat maupun pekerja Pertamina yanghendak melakukan aksi maupun tindakan korporasi dengan itikad baik.

Berlandaskan kepedulian perlindungan terhadap paraPekerja Pertamina dan bertindak untuk kepentingan pekerja Pertamina,FSPPB/SPFKPPA melalui kuasa hukumnya Sihaloho & CO Law Firm, berdasarkansurat kuasa tertanggal 4 April 2019, akan mengajukan permohonan uji materiil(judicial review) Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

 

Sumber : https://transindonesia.co/2019/04/iklim-investasi-bumn-terancam-runtuh-pekerja-pertamina-gugat-uu-tipikor/

12-Apr-2019 00:00:00
Dikirim Oleh : Administrator
SUARA AKTIVIS
Bambang RH
06-Jul-2015 07:43:57

BlOK MAHAKAM

Meski sudah 100% di katakan ...
Readmore

-
Rinson Gultom
30-Nov-1999 00:00:00

Sebagai Insan Pertamina yang bekerja di ...
Readmore

-
02-Jul-2015 08:15:22

Ditugaskan di Pertamina mau tidak mau, ...
Readmore

-
30-Jun-2015 06:51:10
FSPPB sebagai wadah bersatuanya Serikat Pekerja-Serikat Pekerja ...
Readmore
-
Adriwal
29-Jun-2015 08:58:46

Blok Mahakam adalah kepunyaan Bangsa Indonesia.

Untuk ...
Readmore

-
Noviandri
30-Nov-1999 00:00:00
Halo Aktivis
Assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh
Salam sejahtera bagi kita ...
Readmore
-
26-Jun-2015 09:07:33
Melihat bahwa kemandirian Serikat Pekerja adalah syarat mutlak dalam membangun ...
Readmore
-
Abdul Halim
26-Jun-2015 09:09:43
Menjadi aktivis Serikat Pekerja merupakan suatu pilihan. Ketika sudah menceburkan ...
Readmore
-
< >