KONSTITUEN FEDERASI
Serikat Pekerja Pertamina-Unit Pemasaran I (SPP-UPms I Medan)
Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia UPms I Tanjung Uban (SPPSI UPms I Tanjung Uban)
Serikat Pekerja Kilang Minyak Putri Tujuh (SP KMPT) RU II Dumai
Serikat Pekerja Pertamina Pemasaran & Niaga (SP3N) Sumbagsel
Serikat Pekerja Pertamina (SPP) RU III Plaju
Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) Jakarta
Serikat Pekerja Pertamina Unit Pemasaran III (SPP-UPms III) Jakarta
Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja & Pelaut Aktif (SP FKPPA) Jakarta
Serikat Pekerja PERSADA IV Jateng & DIY
Serikat Pekerja Pertamina Balongan Bersatu (SP PBB)RU VI Balongan
Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijaya Kusuma (SPP PWK) RU IV Cilacap
Serikat Pekerja Pertamina Sepuluh November (SPPSN) MOR V Surabaya
Serikat Pekerja Mathilda Balikpapan
Serikat Pekerja Pertamina Celebes UPms VII Makassar
Serikat Pekerja Pertamina Kawasan Timur Indonesia (SPP KTI) RU VII Kasim
Serikat Pekerja Mutiara Jayapura
Serikat Pekerja Pertamina Geothermal Energy Jakarta (SP PGE Jakarta)
Serikat Pekerja Pertamina EP Jakarta (SP PEP Jakarta)

Serikat Pekerja Pertamina Ajukan Judicial Review Atas UU No. 31 Tahun 1999

 FederasiSerikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mendaftarkan permohonan judicialreview ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah DenganUndang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KuasaHukum FSPPB Janses E. Sihalolo mengatakan, kliennya menolak secara tegas atasketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Karena dinilai dapat mengakibatkantindakan pemenjahatan/kriminalisasi terhadap jajaran direksi PT Pertamina(Persero).

“Iniseperti pasal jebakan dan mengakibatkan sebuah perusahaan tidak dapatmelebarkan sayap bisnisnya,” kata Janses kepada wartawan di Jakarta, Kamis(11/4/2019).

DikatakanJanses, dalam Pasal 2 ayat (1) berbunyi, “Setiap orang yang secara melawanhukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat4 tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00(satu miliar rupiah).

“Inimenjadikan pimpinan perusahaan atau dewan direksi takut untuk mengambilkeputusan,” ujarnya.

Sementaraitu, dalam Pasal 3 UU TIPIKOR disebutkan, “Setiap orang yang dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara palingsingkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20  tahun dan atau denda palingsedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

KegelisahanPekerja Pertamina, berdasar pada kasus yang menjerat Mantan Direktur UtamaPertamina Karen Agustiawan dengan dugaan tindak pidana korupsi atas investasiperusahaan di Blok Basker Manta Gummy Australia pada tahun 2009, yangmengakibatkan kerugian keuangan negara, khususnya PT. Pertamina sebesar US$31.492.851 dan US$ 26.808.244 atau setara dengan Rp. 568.066.000.000,- (limaratus enam puluh delapan milyar enam puluh enam juta Rupiah).

Presiden FSPPB Arie Gumilar(kanan) didampingi Sekjen FSPPB Dicky Firmansyah (kiri) saat memberikanketerangan kepada wartawan usai mendaftarkan judicial review atas UU No. 31Tahun 1999 di Mahkamah Konstitusi Jakarta, Kamis (11/4). Foto : Dadang Subur

Padakesempatan yang sama, Presiden FSPPB Arie Gumilar, menegaskan Pertaminamengemban tugas sebagai BUMN untuk menjalankan kegiatan bisnis dengan tujuanmencari keuntungan. Namun untuk aksi korporasi tentunya tak selalu meraihkeuntungan.

“Risikobisnis ya kalau gak dapat untung,  ya merugi. Tapi semuanya harusdijalankan demi keberlanjutan dan kemajuan perusahaan. Kalau hanya terpaku padasatu bisnis, Pertamina bisa ditinggal oleh pesaing,” katanya

 

Sumber: http://jakarta24jam.com/serikat-pekerja-pertamina-ajukan-judicial-review-atas-uu-no-31-tahun-1999/

12-Apr-2019 00:00:00
Dikirim Oleh : Administrator
SUARA AKTIVIS
Bambang RH
06-Jul-2015 07:43:57

BlOK MAHAKAM

Meski sudah 100% di katakan ...
Readmore

-
Rinson Gultom
30-Nov-1999 00:00:00

Sebagai Insan Pertamina yang bekerja di ...
Readmore

-
02-Jul-2015 08:15:22

Ditugaskan di Pertamina mau tidak mau, ...
Readmore

-
30-Jun-2015 06:51:10
FSPPB sebagai wadah bersatuanya Serikat Pekerja-Serikat Pekerja ...
Readmore
-
Adriwal
29-Jun-2015 08:58:46

Blok Mahakam adalah kepunyaan Bangsa Indonesia.

Untuk ...
Readmore

-
Noviandri
30-Nov-1999 00:00:00
Halo Aktivis
Assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh
Salam sejahtera bagi kita ...
Readmore
-
26-Jun-2015 09:07:33
Melihat bahwa kemandirian Serikat Pekerja adalah syarat mutlak dalam membangun ...
Readmore
-
Abdul Halim
26-Jun-2015 09:09:43
Menjadi aktivis Serikat Pekerja merupakan suatu pilihan. Ketika sudah menceburkan ...
Readmore
-
< >