KONSTITUEN FEDERASI
Serikat Pekerja Pertamina-Unit Pemasaran I (SPP-UPms I Medan)
Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia UPms I Tanjung Uban (SPPSI UPms I Tanjung Uban)
Serikat Pekerja Kilang Minyak Putri Tujuh (SP KMPT) RU II Dumai
Serikat Pekerja Pertamina Pemasaran & Niaga (SP3N) Sumbagsel
Serikat Pekerja Pertamina (SPP) RU III Plaju
Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) Jakarta
Serikat Pekerja Pertamina Unit Pemasaran III (SPP-UPms III) Jakarta
Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja & Pelaut Aktif (SP FKPPA) Jakarta
Serikat Pekerja PERSADA IV Jateng & DIY
Serikat Pekerja Pertamina Balongan Bersatu (SP PBB)RU VI Balongan
Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijaya Kusuma (SPP PWK) RU IV Cilacap
Serikat Pekerja Pertamina Sepuluh November (SPPSN) MOR V Surabaya
Serikat Pekerja Mathilda Balikpapan
Serikat Pekerja Pertamina Celebes UPms VII Makassar
Serikat Pekerja Pertamina Kawasan Timur Indonesia (SPP KTI) RU VII Kasim
Serikat Pekerja Mutiara Jayapura
Serikat Pekerja Pertamina Geothermal Energy Jakarta (SP PGE Jakarta)
Serikat Pekerja Pertamina EP Jakarta (SP PEP Jakarta)

Pekerja Pertamina Ajukan Judicial Review UU 31 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

akarta – Undang-Undang No 31 tahun 1999Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, digugat oleh Federasi Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), karena dinilai dapatmengebiri pejabat atau direksi BUMN untuk dapat melakukan aksi korporasi atauinvestasi.

Dalam UU itu dinyatakan setiappejabat atau direksi yang mengambil keputusan ekspansi usaha atau investasinamun mengalami kerugian dianggap sebagai pejabat koruptor yang diancam untuk dipenjarakan.Jika hal ini dibiarkan terus, dinilai akan menjadi ancaman serius bagikelanjutan bisnis BUMN

Presiden FSPPB, Arie Gumilar,secara resmi mendaftarkan perkara tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) agardilakukan judicial review atas UU tersebut.

Menurutnya jika pasal ini tidakditerjemahkan secara komprehensif dan ada pengecualian, investasi atau ekspansiusaha dari BUMN akan berhenti. Sebab direksi atau pejabat pengambil keputusandi BUMN tidak akan pernah berani mengambil konsekuensi jika aksi korporasinyatidak membuahkan keuntungan.

“Setiap keputusan bisnis BUMNitu peluangnya untung atau rugi. Untung tidak dapat penghargaan, tetapi begiturugi masuk penjara. Siapapun orangnya pasti nanti tidak mau. Direksi BUMN tidakada yang berani berinvestasi, maka yang akan investasi adalah swasta,” kataArie, di Gedung MKM Jakarta, Kamis (11/04/2019).

Lebih lanjut, Arie mengatakanBUMN tidak lagi memiliki keberanian untuk berinvestasi, swasta yang akanmengambil alih setiap peluang usaha yang menjadi ranah BUMN

Karena itu, menurut Arie, gardaterakhir benteng perekonomian nasional terancam runtuh, karena adanya pasaldalam undang-undang tersebut yang menggenelarisir.

“Kalau swasta yang masukinvestasi dengan efisiensi dan teknologi yang lebih tinggi, tentunya ini akanmulai menggeser sedikit demi sedikit peran BUMN di cabang produksi penting yangmenguasai hajat hidup orang banyak. Nanti tentu dampaknya ke rakyat, sebabswasta yang pasti maunya untung terus,” tutur Arie.

Melalui judicial review yangdidaftarkannya itu, Arie berharap MK segera mengeluarkan fatwa atas frasa-frasayang ambigu di dalam UU No 31/1999 tersebut.

Menurutnya pasal dalam UU inisudah menjerat mantan direksi PT Pertamina (Persero), Karen Agustiawan, ataskeputusannya dalam mengakuisisi Blok Basker Manta Gummy (BMG) di Australia,2009.

Karen didakwa telah merugikannegara sebesar Rp568,06 miliar dalam aksi korporasi tersebut. Saat ini proseshukum atas Karen masih berlanjut di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi,Jakarta Pusat.

“Kami melihat kalau ini tidakdiluruskan atau tidak ada penafsiran pada UU 31, bisa berdampak pada ikliminvestasi di BUMN

 

Sumber : http://lenteraindonesia.net/pekerja-pertamina-ajukan-judicial-review-uu-31-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi/

12-Apr-2019 00:00:00
Dikirim Oleh : Administrator
SUARA AKTIVIS
Bambang RH
06-Jul-2015 07:43:57

BlOK MAHAKAM

Meski sudah 100% di katakan ...
Readmore

-
Rinson Gultom
30-Nov-1999 00:00:00

Sebagai Insan Pertamina yang bekerja di ...
Readmore

-
02-Jul-2015 08:15:22

Ditugaskan di Pertamina mau tidak mau, ...
Readmore

-
30-Jun-2015 06:51:10
FSPPB sebagai wadah bersatuanya Serikat Pekerja-Serikat Pekerja ...
Readmore
-
Adriwal
29-Jun-2015 08:58:46

Blok Mahakam adalah kepunyaan Bangsa Indonesia.

Untuk ...
Readmore

-
Noviandri
30-Nov-1999 00:00:00
Halo Aktivis
Assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh
Salam sejahtera bagi kita ...
Readmore
-
26-Jun-2015 09:07:33
Melihat bahwa kemandirian Serikat Pekerja adalah syarat mutlak dalam membangun ...
Readmore
-
Abdul Halim
26-Jun-2015 09:09:43
Menjadi aktivis Serikat Pekerja merupakan suatu pilihan. Ketika sudah menceburkan ...
Readmore
-
< >