KONSTITUEN FEDERASI
Serikat Pekerja Pertamina-Unit Pemasaran I (SPP-UPms I Medan)
Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia UPms I Tanjung Uban (SPPSI UPms I Tanjung Uban)
Serikat Pekerja Kilang Minyak Putri Tujuh (SP KMPT) RU II Dumai
Serikat Pekerja Pertamina Pemasaran & Niaga (SP3N) Sumbagsel
Serikat Pekerja Pertamina (SPP) RU III Plaju
Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) Jakarta
Serikat Pekerja Pertamina Unit Pemasaran III (SPP-UPms III) Jakarta
Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja & Pelaut Aktif (SP FKPPA) Jakarta
Serikat Pekerja PERSADA IV Jateng & DIY
Serikat Pekerja Pertamina Balongan Bersatu (SP PBB)RU VI Balongan
Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijaya Kusuma (SPP PWK) RU IV Cilacap
Serikat Pekerja Pertamina Sepuluh November (SPPSN) MOR V Surabaya
Serikat Pekerja Mathilda Balikpapan
Serikat Pekerja Pertamina Celebes UPms VII Makassar
Serikat Pekerja Pertamina Kawasan Timur Indonesia (SPP KTI) RU VII Kasim
Serikat Pekerja Mutiara Jayapura
Serikat Pekerja Pertamina Geothermal Energy Jakarta (SP PGE Jakarta)
Serikat Pekerja Pertamina EP Jakarta (SP PEP Jakarta)

Pekerja Pertamina Datangi Mahkamah Konstitusi, Ada Apa?

Jakarta, Indonews.id - Pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi SerikatPekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), mendaftarkan permohonan Uji Materiil atauJudicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah DiubahDengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Klien kami Federasi Pekerja PertaminaBersatu (FSPPB) menolak secara tegas atas ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal3, karena dapat mengakibatkan tindakan pemenjahatan/kriminalisasi terhadapjajaran direksi PT Pertamina (Persero)," jelas Kuasa Hukum FSPPB, JansesE. Sihalolo.

Diterangkan olehnya, dalam Pasal 2 ayat (1)berbunyi, "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara denganpenjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun danpaling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyarrupiah)

Sedangkan dalam Pasal 3 UU TIPIKOR disebutkan,“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup ataupidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

Kegelisahan Pekerja Pertamina, berdasar padakasus yang menjerat Mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dengandugaan tindak pidana korupsi atas investasi perusahaan di Blok Basker MantaGummy Australia pada tahun 2009, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara,khususnya PT. Pertamina sebesar US$ 31.492.851 dan US$ 26.808.244 atau setaradengan Rp. 568.066.000.000,- (lima ratus enam puluh delapan milyar enam puluhenam juta Rupiah).

Presiden FSPPB Arie Gumilar, menegaskan bahwaPertamina mengemban tugas sebagai BUMN untuk menjalankan kegiatan bisnis dengantujuan mencari keuntungan. Namun untuk aksi korporasi tentunya tak selalumeraih keuntungan. "Ada peluang dari investasi itu kalau nggak untung yarugi," ucap Arie.

Arie khawatir, tafsiran Pasal 2 Ayat (1) danPasal 3 atas kerugian yang dilakukan oleh aksi korporasi oleh kebijakan bisnisyang dilakukan oleh direksi suatu BUMN bisa dikategorikan sebagai kerugiannegara. "Kalau ini jadi kerugian negara menurut pasal 2 ayat (1) dan 3 inijadi tindak pidana korupsi dan hal ini yang sedang terjadi kepada BuKaren," ujar Arie.

Ia menambahkan, dengan kekhawatiran tersebutberpotensi menghambat pengembangan bisnis BUMN dengan mengambil kebijakanstrategis, sebab setiap keputusan bisnis tentunya hanya dua hasilnya, bisauntung atau rugi.

 

Sumber : http://indonews.id/artikel/20557/Pekerja-Pertamina-Datangi-Mahkamah-Konstitusi-Ada-Apa/

12-Apr-2019 00:00:00
Dikirim Oleh : Administrator
SUARA AKTIVIS
Bambang RH
06-Jul-2015 07:43:57

BlOK MAHAKAM

Meski sudah 100% di katakan ...
Readmore

-
Rinson Gultom
30-Nov-1999 00:00:00

Sebagai Insan Pertamina yang bekerja di ...
Readmore

-
02-Jul-2015 08:15:22

Ditugaskan di Pertamina mau tidak mau, ...
Readmore

-
30-Jun-2015 06:51:10
FSPPB sebagai wadah bersatuanya Serikat Pekerja-Serikat Pekerja ...
Readmore
-
Adriwal
29-Jun-2015 08:58:46

Blok Mahakam adalah kepunyaan Bangsa Indonesia.

Untuk ...
Readmore

-
Noviandri
30-Nov-1999 00:00:00
Halo Aktivis
Assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh
Salam sejahtera bagi kita ...
Readmore
-
26-Jun-2015 09:07:33
Melihat bahwa kemandirian Serikat Pekerja adalah syarat mutlak dalam membangun ...
Readmore
-
Abdul Halim
26-Jun-2015 09:09:43
Menjadi aktivis Serikat Pekerja merupakan suatu pilihan. Ketika sudah menceburkan ...
Readmore
-
< >