KONSTITUEN FEDERASI
Serikat Pekerja Pertamina-Unit Pemasaran I (SPP-UPms I Medan)
Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia UPms I Tanjung Uban (SPPSI UPms I Tanjung Uban)
Serikat Pekerja Kilang Minyak Putri Tujuh (SP KMPT) RU II Dumai
Serikat Pekerja Pertamina Pemasaran & Niaga (SP3N) Sumbagsel
Serikat Pekerja Pertamina (SPP) RU III Plaju
Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) Jakarta
Serikat Pekerja Pertamina Unit Pemasaran III (SPP-UPms III) Jakarta
Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja & Pelaut Aktif (SP FKPPA) Jakarta
Serikat Pekerja PERSADA IV Jateng & DIY
Serikat Pekerja Pertamina Balongan Bersatu (SP PBB)RU VI Balongan
Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijaya Kusuma (SPP PWK) RU IV Cilacap
Serikat Pekerja Pertamina Sepuluh November (SPPSN) MOR V Surabaya
Serikat Pekerja Mathilda Balikpapan
Serikat Pekerja Pertamina Celebes UPms VII Makassar
Serikat Pekerja Pertamina Kawasan Timur Indonesia (SPP KTI) RU VII Kasim
Serikat Pekerja Mutiara Jayapura
Serikat Pekerja Pertamina Geothermal Energy Jakarta (SP PGE Jakarta)
Serikat Pekerja Pertamina EP Jakarta (SP PEP Jakarta)

Datangi KPK, FSPPB Adukan Keputusan Menteri ESDM Soal Blok Corridor

Puluhan pekerjaPertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu(FSPPB) mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kuningan, Jakarta,Jumat (26/07) pagi. Pekerja Pertamina meminta KPK melakukan audit investigasiterhadap proses perpanjangan kontrak Blok Corridor kepada operator lama yaituConocoPhillips oleh Kementerian ESDM.

"Kami meminta KPK melakukan audit investigasi terhadap keputusan yangdiambil oleh Menteri ESDM terhadap perpanjangan kontrak (Blok Corridor)ini," kata Arie Gumilar, Presiden FSPPB kepada awak media di depan GedungKPK selepas menyampaikan berkas-berkas pengaduan ke pihak KPK.

Diceritakan Arie, berkas pengaduan yang disampaikan ke KPK adalah yangterkait dengan dugaan-dugaan tindak pidana korupsi dalam pengambilan keputusanperpanjangan kontrak Blok Corridor untuk ConocoPhillips oleh Menteri ESDMIgnasius Jonan. "Dalam pengambilan keputusan ini diduga ada perbuatanmelawan hukum yang diambil oleh Kementerian ESDM khususnya Menteri ESDM,"tegasnya.


Arie pun menerangkan bahwa Peraturan Menteri (Permen) yang dijadikan dasaroleh Menteri ESDM dalam perpanjangan Blok Corridor adalah Permen ESDM No.23Tahun 2018 yang diperbaharui dengan Permen ESDM No.3 Tahun 2019. Padahal PermenESDM No.23 Tahun 2018 telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung setelah FSPPBmengajukan judicial review tahun 2018 lalu.


"Nah ketika penetapan blok Corridor ini mengacu pada Permen 23artinya Kementerian ESDM telah membuat keputusan yang melawan hukum, karenaharusnya ESDM mengacu pada Permen ESDM No.15 Tahun 2015 atau penjabarannya padaPermen ESDM No.30 Tahun 2016," beber Arie. 


Permen ESDM Nomor 15 tahun 2015 sendiri adalah Permen ESDM yang memberikanhak istimewa kepada Pertamina untuk mengelola blok migas yang telah habis masakontraknya. Sehingga jika keputusan perpanjangan kontrak memakai Permen ESDMNo.23 Tahun 2018 yang sebenarnya sudah dibatalkan MA, maka bisa menimbulkankerugian negara sebab seharusnya Pertamina bisa kelola Blok Corridor secaramutlak 100% tetapi hanya dapat bagian 30% lewat keputusan yang telah diambilPemerintah. 


"Seharusnya kalau mengikuti Permen ESDM No.15 Tahun 2015 maka BlokCorridor dikembalikan kepada negara dan negara menyerahkan pengelolaanselanjutnya kepada BUMN yaitu Pertamina, tapi ini tidak dilakukan,"terangnya.


FSPPB menginginkan agar KPK dapat mengusut secara tuntas kasusperpanjangan kontrak Blok Corridor ini dan dapat berpihak pada kepentingankedaulatan energi Indonesia. "Pengaduan kita sudah diperiksa dan diterima(oleh pihak KPK), yang mungkin akan ditindaklanjuti maksimal 30 hari,"jelas Arie. 


Selain ke KPK, FSPPB juga akan melaporkan ke Ombudsman dan melakukanberbagai edukasi dan seminar mengangkat masalah Blok Corridor ini. "Bahkankalau keputusan (perpanjangan kontrak Blok Corridor) ini tidak dicabut, kitaakan ajukan gugatan perdata dan lakukan pengerahan massa,"

tutupnya. RH

Sumber: http://www.ogindonesia.com/2019/07/datangi-kpk-fsppb-adukan-keputusan.html?m=1

16-Aug-2019 00:00:00
Dikirim Oleh : Administrator
SUARA AKTIVIS
Bambang RH
06-Jul-2015 07:43:57

BlOK MAHAKAM

Meski sudah 100% di katakan ...
Readmore

-
Rinson Gultom
30-Nov-1999 00:00:00

Sebagai Insan Pertamina yang bekerja di ...
Readmore

-
02-Jul-2015 08:15:22

Ditugaskan di Pertamina mau tidak mau, ...
Readmore

-
30-Jun-2015 06:51:10
FSPPB sebagai wadah bersatuanya Serikat Pekerja-Serikat Pekerja ...
Readmore
-
Adriwal
29-Jun-2015 08:58:46

Blok Mahakam adalah kepunyaan Bangsa Indonesia.

Untuk ...
Readmore

-
Noviandri
30-Nov-1999 00:00:00
Halo Aktivis
Assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh
Salam sejahtera bagi kita ...
Readmore
-
26-Jun-2015 09:07:33
Melihat bahwa kemandirian Serikat Pekerja adalah syarat mutlak dalam membangun ...
Readmore
-
Abdul Halim
26-Jun-2015 09:09:43
Menjadi aktivis Serikat Pekerja merupakan suatu pilihan. Ketika sudah menceburkan ...
Readmore
-
< >