KONSTITUEN FEDERASI
Serikat Pekerja Pertamina-Unit Pemasaran I (SPP-UPms I Medan)
Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia UPms I Tanjung Uban (SPPSI UPms I Tanjung Uban)
Serikat Pekerja Kilang Minyak Putri Tujuh (SP KMPT) RU II Dumai
Serikat Pekerja Pertamina Pemasaran & Niaga (SP3N) Sumbagsel
Serikat Pekerja Pertamina (SPP) RU III Plaju
Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) Jakarta
Serikat Pekerja Pertamina Unit Pemasaran III (SPP-UPms III) Jakarta
Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja & Pelaut Aktif (SP FKPPA) Jakarta
Serikat Pekerja PERSADA IV Jateng & DIY
Serikat Pekerja Pertamina Balongan Bersatu (SP PBB)RU VI Balongan
Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijaya Kusuma (SPP PWK) RU IV Cilacap
Serikat Pekerja Pertamina Sepuluh November (SPPSN) MOR V Surabaya
Serikat Pekerja Mathilda Balikpapan
Serikat Pekerja Pertamina Celebes UPms VII Makassar
Serikat Pekerja Pertamina Kawasan Timur Indonesia (SPP KTI) RU VII Kasim
Serikat Pekerja Mutiara Jayapura
Serikat Pekerja Pertamina Geothermal Energy Jakarta (SP PGE Jakarta)
Serikat Pekerja Pertamina EP Jakarta (SP PEP Jakarta)

FSPPB Minta PLN Bersedia Beli Energi Panas Bumi Pertamina, 11 sen/kWh

KANALNEWS.co, Jakarta– Pertamina melalui anak usaha, PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), terusberusaha mengembangkan energi panas bumi sebesar-besarnya untuk kemakmuranrakyat, khususnya dalam pemanfaatan energi yang ramah lingkungan. Namun, dalamimplementasinya, Pertamina mengahadapi kompleksitas yang muncul dari regulasiyang kurang mendukung.

Demikian antara lainkesimpulan yang dirangkum www.kanalnews.co dari pernyataannara sumber, Bagus Bramantyo, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu(FSPPB) – SP PGE, dalam presentasinya pada acara diskusi dengan awak media, diJakarta, Selasa (22/10/2019).

Hadir pula padakesempatan itu, President FSPPB, Arie Gumilar, dan para mahasiswa dariperguruan tinggi yang peduli masalah pangembangan panas bumi Indonesia.

Dalam dialognya denganwartawan, Arie  Gumilar, mengatakan FSPPB akan terus mengkritisi kebijakanenergi  baik oleh korporasi maupun pemerintah selaku regulator. “FSPPBakan terus mengkritisi kebijakan energi yang dijalankan baik oleh korporasimaupu oleh regulator,” katanya.

Dalam dialognya itu,Arie tiba-tiba mengucapkan: “Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Hari ini kitaberduka, karena saya baru saja mendapat informasi dari pengacara bahwa MahkamaKonstitusi telah menolak gugatan FSPPB, karena  tidak lulus pleno atasgugatan terhadap Permen ESDM No.50/2017,” kata Arie Gumilar.

Dengan ditolaknyagugatan FSPPB, kata Arie, tidak berarti berhenti sampai di situ, akan tetapimasih banyak jalan yang dapat ditempuh. “Meski gugatan itu ditolak MK (MahkamaKonstitusi—red), tidak berarti kami berhenti sampai di situ. Masihbanyak upaya hukum yang bisa dilakukan,” tandas Arie Gumilar.

Sementara, BagusBramantyo, mengatakan, di satu sisi Pertamina ditugasi untuk mengembangan panasbumi guna memperoleh profit yang sebesar-besarnya. Nmaun,  di sisi lainPertamina menghadapi kompleksitas yang muncul dari regulasi yang tidakmendukung, salah satunya adalah Pertauran Menteri Energi dan Sumber DayaMinerla (ESDM) Nomor 50 tahaun 2017.

“Ibaratnya, Pertaminaitu disuruh berlari kencang, akan tetapi kakinya diikat. Bayangkan, bagaimanabisa lari kencang kalau kakinya diikat,” kata Bagus Bramantyo.

Menurutnya,pengembangan energi panas bumi di Indonesia terkendala Peraturan Menteri(Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM ) Nomor 50 tahun 2017 tentangpemanfaatan sumber energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. Permentersebut membatasi harga jual energi geothermal.

Bagus Bramantio,mengatakan,  harga jual listrik geothermal yang bersumber dari PembangkitListrik Tenaga Panas Bumi ( PLTP ) dibatasi 7,89 sen per kwh. Harga jualtersebut tidak sesuai dengan harga keekonomian.

Pada kesempatan itu,ia minta dukungan pemerintah agar PLN bersedia membeli listrik geothermal yaituharga keekonomian 11 sen per kwh. Jika pemerintah tidak mendukung, maka sulitmencapai target bauran energi nasional khususnya dari panas bumi. Karena dapatdipastikan, tidak ada investor yang mau membangun PLTP di Indonesia.

FSPPB akan terusmengkritis kebijanak-kebijakan atau regulasi yang menhalangi pengembangan panasbumi di Indonesia. “Nah, untuk kami sedang terus akan memperjuangkan itu,karena kalau dibiarkan,  pengembangan panas bumi  di Tanah Air jalandi tempat. Karena tidak akan ada investor yang mau bangun kalau nggak adaprofit,” kata Bagus Bramantio.

Bagus menyatakan perluadanya perubahan Permen. Sebab masalahnya terganjal dari Permen ESDM tersebut.“Kita siap, dari segi modal, Pertamina sangat siap. Dari segi teknonlogiPertamina juga sangat siap. Tapi, itu tadi, regulasinya tidak mendukung,”katanya.

FSPPB mengharapkankepada pemerimtahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin agar dapat membenahi regulasi panasbumi yang memunculkan kompleksitas sehingga menghambat perkembangan industripanas bumi dari hulu ke hilir. (Eko)

 

Sumber: http://kanalnews.co/ekonomi/fsppb-minta-pln-bersedia-beli-energi-panas-11-sen-kwh/

31-Oct-2019 00:00:00
Dikirim Oleh : Administrator
SUARA AKTIVIS
Bambang RH
06-Jul-2015 07:43:57

BlOK MAHAKAM

Meski sudah 100% di katakan ...
Readmore

-
Rinson Gultom
30-Nov-1999 00:00:00

Sebagai Insan Pertamina yang bekerja di ...
Readmore

-
02-Jul-2015 08:15:22

Ditugaskan di Pertamina mau tidak mau, ...
Readmore

-
30-Jun-2015 06:51:10
FSPPB sebagai wadah bersatuanya Serikat Pekerja-Serikat Pekerja ...
Readmore
-
Adriwal
29-Jun-2015 08:58:46

Blok Mahakam adalah kepunyaan Bangsa Indonesia.

Untuk ...
Readmore

-
Noviandri
30-Nov-1999 00:00:00
Halo Aktivis
Assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh
Salam sejahtera bagi kita ...
Readmore
-
26-Jun-2015 09:07:33
Melihat bahwa kemandirian Serikat Pekerja adalah syarat mutlak dalam membangun ...
Readmore
-
Abdul Halim
26-Jun-2015 09:09:43
Menjadi aktivis Serikat Pekerja merupakan suatu pilihan. Ketika sudah menceburkan ...
Readmore
-
< >

Selamat Datang

website ini telah dikunjungi

1220

kali