KONSTITUEN FEDERASI
Serikat Pekerja Pertamina-Unit Pemasaran I (SPP-UPms I Medan)
Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia UPms I Tanjung Uban (SPPSI UPms I Tanjung Uban)
Serikat Pekerja Kilang Minyak Putri Tujuh (SP KMPT) RU II Dumai
Serikat Pekerja Pertamina Pemasaran & Niaga (SP3N) Sumbagsel
Serikat Pekerja Pertamina (SPP) RU III Plaju
Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) Jakarta
Serikat Pekerja Pertamina Unit Pemasaran III (SPP-UPms III) Jakarta
Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja & Pelaut Aktif (SP FKPPA) Jakarta
Serikat Pekerja PERSADA IV Jateng & DIY
Serikat Pekerja Pertamina Balongan Bersatu (SP PBB)RU VI Balongan
Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijaya Kusuma (SPP PWK) RU IV Cilacap
Serikat Pekerja Pertamina Sepuluh November (SPPSN) MOR V Surabaya
Serikat Pekerja Mathilda Balikpapan
Serikat Pekerja Pertamina Celebes UPms VII Makassar
Serikat Pekerja Pertamina Kawasan Timur Indonesia (SPP KTI) RU VII Kasim
Serikat Pekerja Mutiara Jayapura
Serikat Pekerja Pertamina Geothermal Energy Jakarta (SP PGE Jakarta)
Serikat Pekerja Pertamina EP Jakarta (SP PEP Jakarta)

FSPPB Nilai Pernyataan Menko Maritim dan Menhub Terkait Avtur Tak Berdasar

Jakarta,Situsenergy.com

Federasi SerikatPekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menilai, pernyataan Menteri KordinatorKemaritiman dan Investigasi serta Menteri Perhubungan tetkait harga bahan bakarAvtur tidak berdasar data, karena hanya menggunakan tolak ukur harga jualnegeri tetangga dan mengambinghitamkan tingginya harga avtur Pertamina.

“Mestinyabeliau-beliau ini memperhatikan formula yang dikeluarkan oleh Kementrian ESDM(Kepmen ESDM No. 17/K/10/MEM/2019 tanggal 1 Februari 2019) sebelum menudingtingginya harga tersebut karena monopoli Pertamina,” kata Presiden FederasiSerikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Arie Gumilar di Jakarta, Senin(09/12).

Berdasarkan sumberyang dimiliki FSPPB, kata dia, harga Avtur di Bandara CGK masih lebih murahdibandingkan dengan bandara-bandara di luar negeri. “Dengan demikian,pernyataan Menteri Kordinator Kemaritiman dan Investigasi serta MenteriPerhubungan masih perlu diklarifikasi lebih lanjut,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknyameminta Menteri Kordinator Kemaritiman dan Investigasi dan Menteri Perhubunganuntuk bisa melaksanakan amanat konstitusi Pasal 33 UUD Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Cabang-cabang produksi yang penting baginegara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” denganmengutamakan keberlangsungan daya hidup dan kesehatan bisnis Pertamina sebagaibadan usaha 100% milik negara yang menyokong pilar energi dan perekonomian diIndonesia sesuai nawacita dan janji Presiden Joko Widodo yang akan membesarkanPertamina selayaknya pemerintah negeri tetangga membesarkan perusahaanmigasnya. “Kami mendukung penuh program Pemerintah dalam mengurangi defisitmigas dan menekan impor migas,” ujarnya.

Menurut Arie, FSPPBsepakat dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Menteri BUMN ErickThohir yang mengatakan bahwa BUMN tidak alergi bersaing dengan swasta, kalauswasta juga memproduksi Avtur di dalam Negeri. “Yang tidak boleh itu kalaumereka  cuma minta lisensi impor, karena akhirnya nanti kami-kami yang diBUMN atau di kementrian yang ditugaskan menekan impor migas, tapi pihak lainmalah impor terus akhirnya kami yang disalahkan lagi,” kata Arie menirukanucapan Erick Thohir.

“Keterlibatan swastamusti dari hulu ke hilir. Jangan hanya shortcut, sekedar hanya mencarikeuntungan tapi akhirnya kembali merugikan secara keseluruhan konsep yangsedang dibangun oleh Bapak Presiden,” tambah Arie.

Lebih jauh pihaknyajuga mensinyalir adanya pihak-pihak tertentu (mafia migas-red) yang berencanamemanfaatkan situasi ini demi kepentingan pribadi maupun golongannya dan untukmengkerdilkan peran Pertamina dalam melayani distribusi energi di seluruhBandara seantero Negeri.

“Kita berharap, dengansegala situasi dan kondisi yang dialami saat ini, kita harapkan ke depanPertamina menjadi lebih tangguh, kuat dan dicintai oleh seluruh rakyatIndonesia. Semoga Allah SWT meridhai perjuangan ini,” pungkasnya.(Adi)

Sumber : https://situsenergy.com/fsppb-nilai-pernyataan-menko-maritim-dan-menhub-terkait-avtur-tak-berdasar/

11-Dec-2019 00:00:00
Dikirim Oleh : Administrator
SUARA AKTIVIS
Bambang RH
06-Jul-2015 07:43:57

BlOK MAHAKAM

Meski sudah 100% di katakan ...
Readmore

-
Rinson Gultom
30-Nov-1999 00:00:00

Sebagai Insan Pertamina yang bekerja di ...
Readmore

-
02-Jul-2015 08:15:22

Ditugaskan di Pertamina mau tidak mau, ...
Readmore

-
30-Jun-2015 06:51:10
FSPPB sebagai wadah bersatuanya Serikat Pekerja-Serikat Pekerja ...
Readmore
-
Adriwal
29-Jun-2015 08:58:46

Blok Mahakam adalah kepunyaan Bangsa Indonesia.

Untuk ...
Readmore

-
Noviandri
30-Nov-1999 00:00:00
Halo Aktivis
Assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh
Salam sejahtera bagi kita ...
Readmore
-
26-Jun-2015 09:07:33
Melihat bahwa kemandirian Serikat Pekerja adalah syarat mutlak dalam membangun ...
Readmore
-
Abdul Halim
26-Jun-2015 09:09:43
Menjadi aktivis Serikat Pekerja merupakan suatu pilihan. Ketika sudah menceburkan ...
Readmore
-
< >

Selamat Datang

website ini telah dikunjungi

19884

kali