KONSTITUEN FEDERASI
Serikat Pekerja Pertamina-Unit Pemasaran I (SPP-UPms I Medan)
Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia UPms I Tanjung Uban (SPPSI UPms I Tanjung Uban)
Serikat Pekerja Kilang Minyak Putri Tujuh (SP KMPT) RU II Dumai
Serikat Pekerja Pertamina Pemasaran & Niaga (SP3N) Sumbagsel
Serikat Pekerja Pertamina (SPP) RU III Plaju
Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) Jakarta
Serikat Pekerja Pertamina Unit Pemasaran III (SPP-UPms III) Jakarta
Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja & Pelaut Aktif (SP FKPPA) Jakarta
Serikat Pekerja PERSADA IV Jateng & DIY
Serikat Pekerja Pertamina Balongan Bersatu (SP PBB)RU VI Balongan
Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijaya Kusuma (SPP PWK) RU IV Cilacap
Serikat Pekerja Pertamina Sepuluh November (SPPSN) MOR V Surabaya
Serikat Pekerja Mathilda Balikpapan
Serikat Pekerja Pertamina Celebes UPms VII Makassar
Serikat Pekerja Pertamina Kawasan Timur Indonesia (SPP KTI) RU VII Kasim
Serikat Pekerja Mutiara Jayapura
Serikat Pekerja Pertamina Geothermal Energy Jakarta (SP PGE Jakarta)
Serikat Pekerja Pertamina EP Jakarta (SP PEP Jakarta)

RUU Omnibus Law Cipta Kerja Bagian Migas Dapat Turunkan Kedaulatan Negara

reportaserakyat.com – RancanganUndang-Undang Cipta Kerja yang telah diserahkan oleh Pemerintah kepada DPRternyata pada klaster energi minyak dan gas bumi substansinya berpotensimendegradasi eksistensi kedaulatan negara terhadap pengelolaan sumber daya minyakdan gas bumi, serta berpeluang mempertahankan status quo pengusahaan minyak dangas bumi oleh Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), ungkap Prof.Dr. Juajir Sumardi, SH.MH. Ketua Pusat Studi Hukum Ekonomi dan PembangunanFakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, saat diskusi online bertajuk“Pengelolaan Migas Konstitusional dalam Lingkup RUU Omnibus Law”,Jumat(15/5/2020) di Makassar.

Norma yang terdapat pada Pasal 41AAyat (2) RUU Cipta Kerja megatur: “Pemerintah Pusat sebagai pemegang KuasaPertambangan dapat membentuk atau menugaskan Badan Usaha Milik Negara Khusussebagai pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi”.

“Jika substansi Pasal ini dikaji,maka tidak ada kewajiban bagi Pemerintah Pusat untuk membentuk Badan UsahaMilik Negara Khusus yang akan melaksanakan kegiatan usaha hulu minyak dan gasbumi. Tidak adanya kewajiban untuk membentuk Badan Usaha Milik Negara Khususdimungkinkan oleh adanya frasa “dapat membentuk” yang terdapat pada substansiPasal 41A Ayat (2) tersebut. Dengan demikian, jika Pemerintah Pusat nantinyamenunda pembentukan Badan Usaha Milik Negara Khusus yang melaksanakan kegiatanusaha hulu minyak dan gas bumi dengan berbagai alasan dan kepentingan politik,maka berdasarkan Pasal 41A Ayat (2) Pemerintah Pusat tidak dapatdipersalahkan,” katanya.

Juajir melanjutkan, jika PemerintahPusat ternyata melakukan penundaan atas pembentukan Badan Usaha Milik NegaraKhusus yang ditugasi untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu minyak dan gasbumi, maka berdasarkan Pasal 64A Ayat (1) kegiatan usaha hulu minyak dan gas
bumi tetap dilaksanakan oleh SKK Migas.

“Adapun substansi dari Pasal 64A
Ayat (1) di dalam RUU Cipta Kerja untuk klaster energy migas adalah sebagaiberikut: “Sebelum terbentuknya Badan Usaha Milik Negara Khusus: (a) kegiatanusaha hulu migas tetap dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama antaraSatuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi denganBadan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap; (b) kegiatan usaha hulu migas berdasarkan kontrakkerja sama antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas Bumi dengan Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap tetap berlaku; dan (c)Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi tetapmelaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha huluMinyak dan Gas Bum,”jelasnya.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal64A Ayat (1) di atas, terbuka peluang bagi Pemerintah Pusat (Presiden) untukmelakukan penundaan pembentukan Badan Usaha Milik Negara Khusus danmempertahankan status quo SKK Migas sebagai Badan/Lembaga yang ditugasi untukmelaksanakan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Kemudian kata Juajir, “JikaPemerintah Pusat tetap mempertahankan status quo SKK Migas sebagai pihak yangmewakili Pemerintah Pusat dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi,berdasarkan pada Pasal 41A Ayat (2) dan Pasal 64A Ayat (1) RUU Cipta KerjaKlaster Energi Minyak dan Gas Bumi, maka dapat dipastikan bahwa RUU Cipta Kerjatelah mendegradasi hakikat kedaulatan negara terhadap pengelolaan sumber dayaalam sebagaimana diamanatkan oleh UUD-1945, dan juga tidak memberikan kepastianhukum dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 36/PUU-X/2012.”

Perlu dipahami bahwa Legal Standingdari SKK Migas bukanlah Badan Hukum yang berstatus sebagai Badan Usaha MilikNegara. Status hukum SKK Migas sebenarnya adalah Pemerintah itu sendirisebagaimana pembentukan SKK Migas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan GasBumi, tambahnya.

Dengan legal standing atau statushukum dari SKK Migas sebagai bagian dari badan hukum pemerintah, makakonsekuensi hukumnya adalah tidak adanya pemisahan dan/atau pembatasan tanggungjawab antara SKK Migas dengan Pemerintah Pusat (dalam hal ini Presiden).Berdasarkan prinsip kesederajatan para pihak dan asas pacta sun servanda didalam hukum kontrak nasional dan internasional, maka kontrak kerja sama yangdibangun oleh SKK Migas dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) telahmendegradasi hakikat kedaulatan negara, sehingga terbuka peluang PemerintahPusat dapat menanggung risiko pertanggungjawaban atas kontrak-kontrak yangdibuat oleh SKK Migas, bahkan APBN kita dan asset-asset negara yang ada di luarnegeri dapat menjadi pertanggungan atas kerugian yang dialami oleh K3S akibatadanya “breach of contract” yang dilakukan oleh SKK Migas.

Untuk membentuk Badan Usaha MilikNegara Khusus yang baru dengan penugasan melaksanakan kegiatan usaha huluminyak dan gas bumi akan berkonsekuensi pada penyediaan permodalan, sarana dan
prasarana (asset atau equity), serta sumber daya manusia yang profesionaldengan pengalaman yang panjang.

Oleh karena itu, pembentukan BadanUsaha Milik Negara Khusus oleh Pemerintah akan menyedot dan/atau menggunakanAPBN yang tidak kecil, sehingga dapat dipastikan pembentukan BUMN Khusustersebut berpotensi tertunda dalam waktu yang tidak dapat dipastikan. Disinilah akan membuka peluang terjadinya “status quo” dengan memerankan SKKMigas untuk melanjutkan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

“Untuk menghindari terjadinyapelanggaran terhadap UUD-1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, serta memenuhisyarat efisiensi dan efektivitas dalam pengusahaan hulu minyak dan gas bumi,maka saya
pribadi menyarankan sebaiknya Pemerintah Pusat menetapkan dan meningkatkanstatus hukum PT. (Persero) Pertamina menjadi Badan Usaha Milik Negara Khususyang bertanggung jawab langsung kepada
Presiden Republik Indonesia,” katanya.

Pertimbangan dari Juajir adalah,Pertamina telah memiliki asset, jaringan, teknologi, dan sumber daya manusiayang berpengalaman panjang, sehingga pemerintah pusat tidak harus menguras APBNuntuk pendirian BUMN Khusus baru. “Pemerintah Pusat tinggal melakukanrestrukturisasi organisasi dan manajemen organisasi yang berbasis pada prinsip“good corporate governance” dengan visi menjadikan Pertamina sebagai BUMNKhusus Migas yang handal dan berskala global,” pungkasnya. (Dod)

Sumber :https://reportaserakyat.com/nasional/ruu-omnibus-law-cipta-kerja-bagian-migas-dapat-turunkan-kedaulatan-negara/

16-May-2020 00:00:00
Dikirim Oleh : Administrator
SUARA AKTIVIS
Bambang RH
06-Jul-2015 07:43:57

BlOK MAHAKAM

Meski sudah 100% di katakan ...
Readmore

-
Rinson Gultom
30-Nov-1999 00:00:00

Sebagai Insan Pertamina yang bekerja di ...
Readmore

-
02-Jul-2015 08:15:22

Ditugaskan di Pertamina mau tidak mau, ...
Readmore

-
30-Jun-2015 06:51:10
FSPPB sebagai wadah bersatuanya Serikat Pekerja-Serikat Pekerja ...
Readmore
-
Adriwal
29-Jun-2015 08:58:46

Blok Mahakam adalah kepunyaan Bangsa Indonesia.

Untuk ...
Readmore

-
Noviandri
30-Nov-1999 00:00:00
Halo Aktivis
Assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh
Salam sejahtera bagi kita ...
Readmore
-
26-Jun-2015 09:07:33
Melihat bahwa kemandirian Serikat Pekerja adalah syarat mutlak dalam membangun ...
Readmore
-
Abdul Halim
26-Jun-2015 09:09:43
Menjadi aktivis Serikat Pekerja merupakan suatu pilihan. Ketika sudah menceburkan ...
Readmore
-
< >

Selamat Datang

website ini telah dikunjungi

1609

kali