KONSTITUEN FEDERASI
Serikat Pekerja Pertamina-Unit Pemasaran I (SPP-UPms I Medan)
Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia UPms I Tanjung Uban (SPPSI UPms I Tanjung Uban)
Serikat Pekerja Kilang Minyak Putri Tujuh (SP KMPT) RU II Dumai
Serikat Pekerja Pertamina Pemasaran & Niaga (SP3N) Sumbagsel
Serikat Pekerja Pertamina (SPP) RU III Plaju
Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) Jakarta
Serikat Pekerja Pertamina Unit Pemasaran III (SPP-UPms III) Jakarta
Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja & Pelaut Aktif (SP FKPPA) Jakarta
Serikat Pekerja PERSADA IV Jateng & DIY
Serikat Pekerja Pertamina Balongan Bersatu (SP PBB)RU VI Balongan
Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijaya Kusuma (SPP PWK) RU IV Cilacap
Serikat Pekerja Pertamina Sepuluh November (SPPSN) MOR V Surabaya
Serikat Pekerja Mathilda Balikpapan
Serikat Pekerja Pertamina Celebes UPms VII Makassar
Serikat Pekerja Pertamina Kawasan Timur Indonesia (SPP KTI) RU VII Kasim
Serikat Pekerja Mutiara Jayapura
Serikat Pekerja Pertamina Geothermal Energy Jakarta (SP PGE Jakarta)
Serikat Pekerja Pertamina EP Jakarta (SP PEP Jakarta)

Pembentukan BUMN Khusus Hulu Migas Jangan Sampai Merugikan

reportaserakyat.com – Jakarta, Dalamdraft RUU Cipta Kerja, termuat rencana pembentukan Badan Usaha Milik NegaraKhusus (BUMNK) yang akan berperan mengelola kegiatan usaha hulu migas.Pembentukan BUMNK adalah bagian dari klaster kemudahan berusaha dari 11 klasterRUU Cipta Kerja. Dalam hal ini, pemerintah dapat menugaskan Pertamina atau BUMNlain sebagai BUMNK.

Belum diketahui bagaimana akhirrencana tersebut apakah kelak akan dibentuk 1 atau 2 BUMN, yang berkaitandengan peran SKK Migas ke depan. Hal ini tentu tak lepas dari kepentinganberbagai pihak untuk memperoleh manfaat. Terlepas dari banyaknya kepentingan,pilihan yang diambil mestinya sesuai Pasal 33 UUD 1945, Putusan MahkamahKonstitusi No.36/2012 dan kepentingan strategis nasional, demikian pandangandari Marwan Batubara, Direktur Eksekutif IRESS dalam diskusi online bertema“Pengelolaan Migas Konstitusional dalam Lingkup RUU Omnibus Law” di Jakarta,Jumat (15/5/2020).

“Sesuai Pasal 33 UUD 1945 negaraharus berdaulat atas SDA migas. Bentuk kedaulatan dan penguasaan negara dapatterwujud melalui 5 aspek kekuasaan yakni membuat kebijakan yang ada padapemerintah, mengurus atau menerbitkan izin (pada pemerintah), mengatur danmembuat berbagai peraturan (pada pemerintah dan DPR), mengelola (pada BUMN),dan mengawasi (pada pemerintah dan DPR). Dengan demikian, SDA migas akan memberimanfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat,” katanya.

Mengingat pentingnya aspekpengelolaan eksploitasi SDA migas nasional, maka badan usaha yang berperanmelakukannya sangat penting diatur secara *tegas dan terukur* dalam RUU CiptaKerja dan RUU Migas baru. Skema pengelolaan melalui BHMN dalam UU No.22/2001harus diakhiri. Tidak ada alternatif lain, seperti telah diatur dalam UUNo.8/1971, lembaga pengelolaan tersebut harus ditetapkan sesuai konstitusi,yaitu berbentuk BUMN, sambung Marwan lagi.

“Sejauh ini pemerintah sebenarnyasudah melangkah cukup baik dengan membentuk Holding Migas di bawah kendaliPertamina. Karena itu, akan lebih relevan dan optimal jika holding tersebutdisempurnakan dengan mengintegrasikan satu BUMN baru ke dalam Holding Migas,berperan menggantikan tugas dan fungsi SKK Migas saat ini. Hal ini sekaligusakan mensinergikan seluruh resources nasional dan mencegah benturan kepentinganantar BUMN,” ungkapnya.

Lebih tegas lagi Marwan menyatakan,“Untuk itu, berbagai tugas dan fungsi SKK Migas saat ini harus dievaluasi dandipisahkan sedemikian rupa. Sehingga hal-hal yang terkait pengelolaan danbisnis migas kelak dijalankan oleh BUMN baru yang bergabung ke holding.Sedangkan yang terkait aspek regulasi, non-bisnis dan pengawasan dapatdijalankan Ditjen Migas. Hal ini sekaligus untuk mencegah wewenang yang tumpangtindih dengan fungsi Kementerian ESDM.”

Selain itu, dalam membahas RUU CiptaKerja, pemerintah dan DPR perlu memperhatikan pertimbangan MK dalam PutusanNo.36/2012 ketika membubarkan BP Migas pada 2012, sambung dia. “Dinyatakan,agar setiap pembentukan organisasi negara dan semua unitnya harus disusunberdasar rasionalitas birokrasi efisien, tidak membuka peluang inefisiensi danpenyalahgunaan kekuasaan. Keberadaan BUMN yang terpisah justru berpotensiterjadinya inefisiensi,” ucapnya.

Kemudian menurut pandangan Marwan,faktor lain adalah aset cadangan terbukti (proven reserve) migas nasionalselama ini tidak termonetisasi optimal, terutama karena SKK Migas berbentukBHMN dan tidak berbisnis. Jika SKK tergabung dalam 1 holding bisnis, makasecara langsung cadangan terbukti berada di bawah kendali BUMN yang sekaligusberperan sebagai kustodian aset (custodian, berperan menyimpan dan menjaga).Karena itu, RUU Cipta Kerja harus memuat ketentuan holding BUMN-lah yangberfungsi sebagai kustodian aset SDA cadangan terbukti migas nasional.

“Dalam konstitusi, BUMN dirancangmemiliki dan mengelola aset SDA migas agar dapat dimonetisasi dan digunakanuntuk berbagai aksi korporasi. Monetisasi SDA migas oleh BUMN melalui pemberianhak kustodian atas cadangan migas nasional dapat menjadi leverage bagi BUMNberkembang lebih besar dalam meningkatkan pendapatan dan keuntungan, sertamembangun infrastruktur energi dan mengakuisisi cadangan terbukti di luarnegeri. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi peningkatan ketahanan energinasional dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Dengan menjadi kustodian, Pertaminadapat membukukan pendapatan bagian Pemerintah dari first trench petroleum (FTP)dan equity to split (ETS) sebagai bagian dari penerimaan. Menurut Woodmac,sebagai kustodian Pertamina sebagai pimpinan holding akan menikmati berbagaipeningkatan kinerja korporasi berupa cadangan terbukti migas, produksi migas,pendapatan korporasi dan keuntungan korporasi. Peningkatan ini diperoleh secaraotomatis tanpa perlu suntikan penyertaan modal negara (PMN) dari pemerintah.

Manfaat lebih lanjut bagi HoldingBUMN Migas adalah meningkatnya aset dan kemampuan memupuk modal untukberinvestasi, termasuk peningkatan peringkat kredit. Peningkatan modal danrating utang ini akan menambah kemampuan berinvestasi Holding Migas untukdigunakan menambah cadangan terbukti, kemampuan produksi dan membanguninfrastruktur yang sangat berguna bagi peningkatan ketahanan energi nasional.

“Dengan berbagai manfaat di atas,maka sejumlah ketentuan terkait aspek penguasaan negara melalui holding BUMNMigas dan kustodian aset migas oleh holding BUMN harus masuk dan ditetapkandalam RUU Cipta Kerja. Sejalan dengan itu RUU juga perlu memuat ketentuanterkait peningkatan aspek good corporate governance (GCG) pengelolaan holding,termasuk mekanisme dan sistem perlindungan terhadap berbagai intervensi dankepentingan oligarki penguasa-pengusaha yang selama ini sudah memeras danmerusak banyak BUMN di Indonesia,” tutup Marwan. (Dod)

Sumber :https://reportaserakyat.com/umum/pembentukan-bumn-khusus-hulu-migas-jangan-sampai-merugikan/

16-May-2020 00:00:00
Dikirim Oleh : Administrator
SUARA AKTIVIS
Bambang RH
06-Jul-2015 07:43:57

BlOK MAHAKAM

Meski sudah 100% di katakan ...
Readmore

-
Rinson Gultom
30-Nov-1999 00:00:00

Sebagai Insan Pertamina yang bekerja di ...
Readmore

-
02-Jul-2015 08:15:22

Ditugaskan di Pertamina mau tidak mau, ...
Readmore

-
30-Jun-2015 06:51:10
FSPPB sebagai wadah bersatuanya Serikat Pekerja-Serikat Pekerja ...
Readmore
-
Adriwal
29-Jun-2015 08:58:46

Blok Mahakam adalah kepunyaan Bangsa Indonesia.

Untuk ...
Readmore

-
Noviandri
30-Nov-1999 00:00:00
Halo Aktivis
Assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh
Salam sejahtera bagi kita ...
Readmore
-
26-Jun-2015 09:07:33
Melihat bahwa kemandirian Serikat Pekerja adalah syarat mutlak dalam membangun ...
Readmore
-
Abdul Halim
26-Jun-2015 09:09:43
Menjadi aktivis Serikat Pekerja merupakan suatu pilihan. Ketika sudah menceburkan ...
Readmore
-
< >

Selamat Datang

website ini telah dikunjungi

1588

kali