Opini:

Prof. Dr.Juajir Sumardi, SH.MH.
(Ketua Pusat Studi Hukum Ekonomi dan Pembangunan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin Makassar)

RancanganUndang-Undang Cipta Kerja yang telah diserahkan oleh Pemerintah kepada DPRternyata pada klaster energi minyak dan gas
bumi substansinya berpotensi mendegradasi eksistensi kedaulatan negara terhadappengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi, serta berpeluang mempertahankanstatus quo pengusahaan minyak dan gas bumi oleh Satuan Kerja Khusus Minyak danGas Bumi (SKK Migas).

Norma yangterdapat pada Pasal 41A Ayat (2) RUU Cipta Kerja megatur: “Pemerintah Pusatsebagai pemegang Kuasa Pertambangan dapat membentuk atau menugaskan Badan UsahaMilik Negara Khusus sebagai pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi”.Jika
substansi Pasal ini dikaji, maka tidak ada kewajiban bagi Pemerintah Pusatuntuk membentuk Badan Usaha Milik Negara Khusus yang akan melaksanakan kegiatanusaha hulu minyak dan gas bumi. Tidak adanya kewajiban untuk membentuk BadanUsaha Milik Negara Khusus dimungkinkan oleh adanya frasa “dapat membentuk” yangterdapat pada substansi Pasal 41A Ayat (2) tersebut. Dengan demikian, jikaPemerintah Pusat nantinya menunda pembentukan Badan Usaha Milik Negara Khususyang melaksanakan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan berbagaialasan dan kepentingan politik, maka berdasarkan Pasal 41A Ayat (2) PemerintahPusat tidak dapat dipersalahkan.

JikaPemerintah Pusat ternyata melakukan penundaan atas pembentukan Badan UsahaMilik Negara Khusus yang ditugasi untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu minyakdan gas bumi, maka berdasarkan Pasal 64A Ayat (1) kegiatan usaha hulu minyakdan gas
bumi tetap dilaksanakan oleh SKK Migas. Adapun substansi dari Pasal 64A Ayat(1) di dalam RUU Cipta Kerja untk klaster energy migas adalah sebagai berikut:“Sebelum terbentuknya Badan Usaha Milik Negara
Khusus: (a) kegiatan usaha hulu migas tetap dilaksanakan berdasarkan kontrakkerja sama antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap; (b)kegiatan usaha hulu migas berdasarkan kontrak kerja sama antara Satuan KerjaKhusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan
Gas Bumi dengan Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap tetap berlaku; dan (c)Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumitetap melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usahahulu Minyak dan Gas Bumi”.

Denganmemperhatikan ketentuan Pasal 64A Ayat (1) di atas, terbuka peluang bagiPemerintah Pusat (Presiden) untuk melakukan
penundaan pembentukan Badan Usaha Milik Negara Khusus dan mempertahankan statusquo SKK Migas sebagai Badan/Lembaga yang
ditugasi untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.JikaPemerintah Pusat tetap mempertahankan status quo SKK Migas sebagai pihak yangmewakili Pemerintah Pusat dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi,berdasarkan pada Pasal 41A Ayat (2) dan Pasal 64A Ayat (1) RUU Cipta KerjaKlaster Energi Minyak dan Gas Bumi, maka dapat dipastikan bahwa RUU Cipta Kerjatelah mendegradasi hakikat kedaulatan negara terhadap pengelolaan sumber dayaalam sebagaimana diamanahkan oleh UUD-1945, dan juga tidak memberikan kepastianhukum dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 36/PUU-X/2012.

Perludipahami bahwa Legal Standing dari SKK Migas bukanlah Badan Hukum yangberstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara. Status hukum SKK Migas sebenarnyaadalah Pemerintah itu sendiri sebagaimana pembentukan SKK Migas berdasarkanPeraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan PengelolaanKegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Denganlegal standing atau status hukum dari SKK Migas sebagai bagian dari badan hukumpemerintah, maka konsekuensi hukumnya
adalah tidak adanya pemisahan dan/atau pembatasan tanggungjawab antara SKKMigas dengan Pemerintah Pusat (dalam hal ini Presiden). Berdasarkan prinsipkesederajatan para pihak dan asas pacta sun servanda di dalam hukum kontraknasional dan internasional, maka kontrak kerja sama yang dibangun oleh SKKMigas dengan Kontraktor
Kontrak Kerja Sama (K3S) telah mendegradasi hakikat kedaulatan negara, sehinggaterbuka peluang Pemerintah Pusat dapat menanggung
risiko pertanggungjawaban atas kontrak-kontrak yang dibuat oleh SKK Migas,bahkan APBN kita dan asset-asset negara yang ada di luar negeri dapat menjadipertanggungan atas kerugian yang dialamai oleh K3S akibat adanya “breach ofcontract” yang dilakukan oleh SKK Migas.

Untukmembentuk Badan Usaha Milik Negara Khusus yang baru dengan penugasanmelaksanakan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi akan berkonsekuensi padapenyediaan permodalan, sarana dan prasarana (asset atau equity), serta sumberdaya manusia yang professional dengan pengalaman yang panjang. Oleh karena itu,pembentukan Badan Usaha Milik Negara Khusus oleh Pemerintah akan menyedotdan/atau menggunakan APBN yang tidak kecil, sehingga dapat dipastikanpembentukan BUMN Khusus tersebut berpotensi tertunda dalam waktu yang tidakdapat dipastikan. Disinilah akan membuka
peluang terjadinya “status quo” dengan memerankan SKK Migas untuk melanjutkankegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Untukmenghindari terjadinya pelanggaran terhadap UUD-1945 dan Putusan MahkamahKonstitusi, serta memenuhi syarat efisiensi dan
efektivitas dalam pengusahaan hulu minyak dan gas bumi, maka saya pribadimenyarankan sebaiknya Pemerintah Pusat menetapkan dan
meningkatkan status hukum PT. (Persero) Pertamina menjadi Badan Usaha MilikNegara Khusus yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden RepublikIndonesia. Pertimbangan saya adalah, Pertamina telah
memiliki asset, jaringan, teknologi, dan sumberdaya manusia yang berpengalamanpanjang sehingga pemerintah pusat tidak harus
menguras APBN untuk pendirian BUMN Khus baru. Pemerintah Pusat tinggalmelakukan restrukturisasi organisasi dan manajemen organsisasi yang berbasispada prinsip “good corporate governance” dengan visi
menjadikan Pertamina sebagai BUMN Khusus Migas yang handal dan
berskala global.

Sumber :http://www.minergy-news.com/ruu-omnibus-law-cipta-kerja-klaster-migas-berpotensi-mendegradasi-kedaulatan-negara-dan-memperkuat-eksistensi-skk-migas/