KONSTITUEN FEDERASI
Serikat Pekerja Pertamina-Unit Pemasaran I (SPP-UPms I Medan)
Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia UPms I Tanjung Uban (SPPSI UPms I Tanjung Uban)
Serikat Pekerja Kilang Minyak Putri Tujuh (SP KMPT) RU II Dumai
Serikat Pekerja Pertamina Pemasaran & Niaga (SP3N) Sumbagsel
Serikat Pekerja Pertamina (SPP) RU III Plaju
Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) Jakarta
Serikat Pekerja Pertamina Unit Pemasaran III (SPP-UPms III) Jakarta
Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja & Pelaut Aktif (SP FKPPA) Jakarta
Serikat Pekerja PERSADA IV Jateng & DIY
Serikat Pekerja Pertamina Balongan Bersatu (SP PBB)RU VI Balongan
Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijaya Kusuma (SPP PWK) RU IV Cilacap
Serikat Pekerja Pertamina Sepuluh November (SPPSN) MOR V Surabaya
Serikat Pekerja Mathilda Balikpapan
Serikat Pekerja Pertamina Celebes UPms VII Makassar
Serikat Pekerja Pertamina Kawasan Timur Indonesia (SPP KTI) RU VII Kasim
Serikat Pekerja Mutiara Jayapura
Serikat Pekerja Pertamina Geothermal Energy Jakarta (SP PGE Jakarta)
Serikat Pekerja Pertamina EP Jakarta (SP PEP Jakarta)

Pekerja Pertamina Minta Kejelasan Revisi UU Migas, Kok Digoreng Melulu ?

OFFSHORE Indonesia - Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menilai ada inkonsistensi terkait pembahasan RUU Migas sehingga lenyap dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019-2024. Padahal RUU Migas merupakan amanah dari ketetapan keputusan Mahkamah Konsitutusi (MK) dalam sidang judicial review tahun 2012.

"Pada saat masa bakti DPR periode 2014 -2019, sebenarnya UU Migas sudah menjadi prolegnas. Tapi sampai akhir masa baktinya, RUU Migas belum juga disahkan menjadi Undang-Undang," kata Arie Gumilar, Presiden FSPPB dalam webinar bertajuk "Omnibus Law di Mata Pekerja Migas", Minggu (31/5/2020).

Arie mengungkapkan, setelah hilang dari Prolegnas, RUU Migas secara tiba-tiba malah masuk ke dalam 11 klaster dalam RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Terkait Omnibus Law sendiri, FSPPB juga melihat ada inkonsistensi, bahkan cenderung ingin mempertahankan status quo.

Dirinci olehnya, dalam Omnibus Law terdapat pasal 41 ayat 4A, di mana dikatakan Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan dapat membentuk atau menugaskan Badan Usaha Milik Negara Khusus (BUMNK) sebagai pelaksana kegiatan usaha hulu migas.

"Menurut kami kata 'dapat' ini bisa saja Pemerintah tidak membentuk, kalau tidak membentuk berarti mempertahankan status quo. Tapi, jikalau pemerintah memutuskan membentuk BUMNK yang baru, maka akan terdapat inefisiensi, akan menimbulkan biaya-biaya," papar Arie.

Padahal konsep dan semangat yang dijalankan BUMN saat ini adalah holdingisasi, contoh holding migas pada tahun 2016 antara PGN dan Pertagas. "Kalau nanti diciptakan BUMNK yang baru yang bergerak di bidang migas, pada akhirnya akan diholding lagi, ini menjadi inefisiensi," jelasnya.

Karena itu FSPPB memberi saran, kalau Pemerintah tetap menjalankan sesuai Omnibus Law, maka SKK Migas idealnya langsung digabungkan saja dengan Pertamina, sehingga SKK Migas mendapat tugas khusus tapi masih di dalam Pertamina.

"Dengan bergabungnya SKK Migas ke dalam Pertamina, maka diharapkan aset-aset cadangan terbukti migas yang ada di perut bumi Indonesia bisa dimonetisasi. Dengan begitu kemampuan modal pertamina akan meningkat," pungkas Arie.

Sumber : https://www.offshoreindonesia.com/read/451/Pekerja-Pertamina-Minta-Kejelasan-Revisi-UU-Migas-Kok-Digoreng-Melulu

06-Jun-2020 00:00:00
Dikirim Oleh : Administrator
SUARA AKTIVIS
Bambang RH
06-Jul-2015 07:43:57

BlOK MAHAKAM

Meski sudah 100% di katakan ...
Readmore

-
Rinson Gultom
30-Nov-1999 00:00:00

Sebagai Insan Pertamina yang bekerja di ...
Readmore

-
02-Jul-2015 08:15:22

Ditugaskan di Pertamina mau tidak mau, ...
Readmore

-
30-Jun-2015 06:51:10
FSPPB sebagai wadah bersatuanya Serikat Pekerja-Serikat Pekerja ...
Readmore
-
Adriwal
29-Jun-2015 08:58:46

Blok Mahakam adalah kepunyaan Bangsa Indonesia.

Untuk ...
Readmore

-
Noviandri
30-Nov-1999 00:00:00
Halo Aktivis
Assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh
Salam sejahtera bagi kita ...
Readmore
-
26-Jun-2015 09:07:33
Melihat bahwa kemandirian Serikat Pekerja adalah syarat mutlak dalam membangun ...
Readmore
-
Abdul Halim
26-Jun-2015 09:09:43
Menjadi aktivis Serikat Pekerja merupakan suatu pilihan. Ketika sudah menceburkan ...
Readmore
-
< >

Selamat Datang

website ini telah dikunjungi

1

kali