KONSTITUEN FEDERASI
Serikat Pekerja Pertamina-Unit Pemasaran I (SPP-UPms I Medan)
Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia UPms I Tanjung Uban (SPPSI UPms I Tanjung Uban)
Serikat Pekerja Kilang Minyak Putri Tujuh (SP KMPT) RU II Dumai
Serikat Pekerja Pertamina Pemasaran & Niaga (SP3N) Sumbagsel
Serikat Pekerja Pertamina (SPP) RU III Plaju
Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) Jakarta
Serikat Pekerja Pertamina Unit Pemasaran III (SPP-UPms III) Jakarta
Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja & Pelaut Aktif (SP FKPPA) Jakarta
Serikat Pekerja PERSADA IV Jateng & DIY
Serikat Pekerja Pertamina Balongan Bersatu (SP PBB)RU VI Balongan
Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijaya Kusuma (SPP PWK) RU IV Cilacap
Serikat Pekerja Pertamina Sepuluh November (SPPSN) MOR V Surabaya
Serikat Pekerja Mathilda Balikpapan
Serikat Pekerja Pertamina Celebes UPms VII Makassar
Serikat Pekerja Pertamina Kawasan Timur Indonesia (SPP KTI) RU VII Kasim
Serikat Pekerja Mutiara Jayapura
Serikat Pekerja Pertamina Geothermal Energy Jakarta (SP PGE Jakarta)
Serikat Pekerja Pertamina EP Jakarta (SP PEP Jakarta)

Kekecewaan Pekerja Pertamina Atas Ketidak percayaan Pejabat negara terhadap Anak bangsa Atas Rencana Percepatan Pembangunan Kilang Minyak Di Indonesia

PERTAMINA sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas dan bertanggung jawab mengelola ketahanan energi di Negara Kesatuan Republik Indonesia dari sektor hulu hingga hilir minyak dan gas bumi Indonesia sesuai UUD RI Tahun 1945 Pasal 33 untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Sejak awal didirikannya Pertamina telah membuktikan kehandalannya dalam membangun dan menjalankan pengolahan minyak bumi menjadi BBMdan Non BBM dalam mendukung berjalannya ekonomi dan pembangunan sebagai bagian dari upaya menjaga Kedaulatan Energi dan Stabilitas Nasional.

Namun sungguh disayangkan salah seorang pejabat Negara (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Darmin Nasution dalam pemberitaan di beberapa media nasional pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2015 meragukan kemampuan PERTAMINA yang dinilai belum cukup mampu untuk menangani pembangunan kilang minyak, baik dari sisi permodalan maupun teknologi.

Pada kenyataannya Pertamina selama lebih dari 50 tahun telah berpengalaman membangun proyek kilang minyak, antara lain Kilang Dumai, Kilang Balikpapan , Kilang Cilacap, Kilang Musi, Kilang Balongan , Kilang Kasim, Kilang LNG Badak, Kilang LNG Arun, Kilang Langit Biru Balongan, Kilang ROPP Balongan dan yang terakhir baru diresmikan oleh Wakil Presiden RI yaitu Kilang
RFCC Cilacap, termasuk mengoperasikan dan memeliharanya. Saat ini pun Pertamina sedang dalam proses membangun Kilang Langit Biru Cilacap.

Menyikapi hal tersebut diatas kami Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dengan ini menyatakan Kekecewaan yang mendalam atas pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut.

Selanjutnya kami menyampaikan tuntutan kepada Pemerintah Republik Indonesia agar :
1. Presiden RI melakukan koreksi terhadap konsep Peraturan Presiden yang menyerahkan pembangunan kilang kepada investor swasta dimana Pertamina hanya sebagai offtaker (pembeli produk).
2. Presiden RI melakukan koreksi terhadap konsep Peraturan Presiden yang menyerahkan pembangunan kilang kepada perusahaan hasil kerja sama Pertamina dan investor swasta ijoint venture) .
3. Presiden RI menerbitkan Peraturan Presiden yang menugaskan pembangunan kilang baru sepenuhnya dilakukan oleh Pertamina sebagai penugasan Negara. Dengan konsep penugasan Negara ini maka diyakini bahwa Pertamina akan dengan mudah mendapatkan dukungan permodalan.

FSPPBmeyakini:
1. Bahwa jika pembangunan kilang diserahkan kepada swasta dan Pertamina bertindak sebagai offtaker maka pembangunan kilang tidak akan pernah terwujud di Bumi Pertiwi ini mengingat kompleksitas skema bisnis terkait produk kilang yang sangat bervariasi (terdiri dari banyak jenis produk) dari yang bernilai tinggi, menengah sampai yang bernilai rendahjresidual. Kondisi
ini sangat berbeda dengan bisnis independent power producer (IPP) untuk proyek listrik dimana obyek transaksi hanya satu jenis produk.
2. Bahwa skema offtake agreement tidak lazim dilakukan untuk produk BBM kilang secara menyeluruh bahkan mungkin tidak pernah ada dilakukan di Dunia ini.
3. Jika Pertamina dipaksakan sebagai offtaker sebagaimana yang dicetuskan oleh Darmin Nasution maka berpotensi sangat besar merugikan Negara cq. Pertamina.

Demikian tuntutan ini kami sampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia semata demi kepentingan Nasional dalam rangka membangun kedaulatan energi yang pada gilirannya akan mampu memperkuat Ketahanan Nasional.

Kepada seluruh konstituen FSPPB di seluruh sentra operasijproduksi PERTAMINA agar tetap mampu menjaga kelancaran distribusi Energi Nasional, dan senantiasa meningkatkan kesiagaan dan kewaspadaan dalam menyikapi perkembangan keputusan Pemerintah terhadap hal yang diperjuangkan. Jangan mengambil tindakan apapun sampai ada perintah organisasi lebih lanjut.

Salam Kedaulatan Energi
Federasi Serikat Pekerja Per amina Bersatu (FSPPB)
Presiden,
Eko Wahyu Laksmono
07-Dec-2015 00:00:00
Dikirim Oleh : Administrator
SUARA AKTIVIS
Bambang RH
06-Jul-2015 07:43:57

BlOK MAHAKAM

Meski sudah 100% di katakan ...
Readmore

-
Rinson Gultom
30-Nov-1999 00:00:00

Sebagai Insan Pertamina yang bekerja di ...
Readmore

-
Ibnu Wibisono
02-Jul-2015 08:15:22

Ditugaskan di Pertamina mau tidak mau, ...
Readmore

-
30-Jun-2015 06:51:10
FSPPB sebagai wadah bersatuanya Serikat Pekerja-Serikat Pekerja ...
Readmore
-
Adriwal
29-Jun-2015 08:58:46

Blok Mahakam adalah kepunyaan Bangsa Indonesia.

Untuk ...
Readmore

-
Noviandri
30-Nov-1999 00:00:00
Halo Aktivis
Assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh
Salam sejahtera bagi kita ...
Readmore
-
26-Jun-2015 09:07:33
Melihat bahwa kemandirian Serikat Pekerja adalah syarat mutlak dalam membangun ...
Readmore
-
Abdul Halim
26-Jun-2015 09:09:43
Menjadi aktivis Serikat Pekerja merupakan suatu pilihan. Ketika sudah menceburkan ...
Readmore
-
< >