KONSTITUEN FEDERASI
Serikat Pekerja Pertamina-Unit Pemasaran I (SPP-UPms I Medan)
Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia UPms I Tanjung Uban (SPPSI UPms I Tanjung Uban)
Serikat Pekerja Kilang Minyak Putri Tujuh (SP KMPT) RU II Dumai
Serikat Pekerja Pertamina Pemasaran & Niaga (SP3N) Sumbagsel
Serikat Pekerja Pertamina (SPP) RU III Plaju
Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) Jakarta
Serikat Pekerja Pertamina Unit Pemasaran III (SPP-UPms III) Jakarta
Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja & Pelaut Aktif (SP FKPPA) Jakarta
Serikat Pekerja PERSADA IV Jateng & DIY
Serikat Pekerja Pertamina Balongan Bersatu (SP PBB)RU VI Balongan
Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijaya Kusuma (SPP PWK) RU IV Cilacap
Serikat Pekerja Pertamina Sepuluh November (SPPSN) MOR V Surabaya
Serikat Pekerja Mathilda Balikpapan
Serikat Pekerja Pertamina Celebes UPms VII Makassar
Serikat Pekerja Pertamina Kawasan Timur Indonesia (SPP KTI) RU VII Kasim
Serikat Pekerja Mutiara Jayapura
Serikat Pekerja Pertamina Geothermal Energy Jakarta (SP PGE Jakarta)
Serikat Pekerja Pertamina EP Jakarta (SP PEP Jakarta)

PERNYATAAN SIKAP FSPPB TERKAIT PENGAMBILALIHAN PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY (PT PGE) OLEH PT PLN (PERSERO)

Menyikapi tindak lanjut Kesepakatan Sinergi Energi Untuk Elektrifikasi dalam dokumen yang ditandatangani pad a tanggal 20 November 2015 di KM Kelud, dimana dalam salah satu butirnya (butir 5) dicantumkan "Speed up pemanfaatan energi geothermal dan pengembangan model kerjasama PLN - Pertamina". Dalam perkembangannya, melalui informasi yang kami peroleh dari media, salah satu tindakan yang dilakukan untuk menindaklanjuti "Speed up pemanfaatan energy geothermal dan pengembangan model kerjasama PLN-Pertamina" saat ini dalam proses penandatangan HOA (Head Of Agreement) yang salah satu nya adalah melalui pengambilalihan oleh PT. PLN (Persero) ("PLN") terhadap kepemilikan saham PT. Pertamina (Persero) di PT. Pertamina Geothermal Energy ("PGE"). Menyikapi hal tersebut, "Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), menyatakan :

1. Bahwa konsep pengambilalihan oleh PT PLN (Persero) terhadap kepemilikan saham PT. Pertamina (Persero) di PGE merupakan bentuk Un-Bundling Pertamina dan upaya pengkerdilan bisnis Pertamina dan akan menjadi ajang bancakan pemburu rente dengan menggunakan tangan pemerintah.
2. Bahwa tindakan tersebut berpotensi mengakibatkan iklim investasi panas bumi menjadi tidak sehat sehingga menjadi kontra produktif dengan semangat pengembangan panas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
3. Apabila kepemilikan PGE berbagi dengan Pihak lain maka PGE bukan lagi menjadi Anak perusahaan Pertamina sehingga berpotensi lepasnya 12 WK yang saat ini dikelola oleh PGE sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) PP. No. 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi perusahaan perseroan (Persero).
4. Bahwa dalam hal yang menjadi dasar pertimbangan pengambilalihan tersebut adalah harga energy panas bumi (termasuk berkepanjangannya proses negosiasi), maka hal tersebut akan bertentangan dengan konsep pengusahaan panas bumi berdasarkan UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, dimana dalam Pasal 22 telah diatur bahwa harga energi panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung ditetapkan oleh Pemerintah dalam suatu Peraturan Pemerintah. Pemerintah juga telah menunjukkan komitmen pengembangan panas bumi tanpa berniat membebani PT PLN (Persero) melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.08/2015 tentang tentang Tata Cara Penghitungan, Pengalokasian, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik.
5. Tindakan pengambilalihan tersebut berpotensi menyebabkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PP No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
6. Pengambilalihan PT PGE oleh PT PLN (Persero) bukanlah solusi yang tepat untuk speed up pemanfaatan energi geothermal.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka FSPPB meminta dan mengusulkan kepada Presiden RI cq. Menteri BUMN untuk :
1. Mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera melakukan penguatan regulasi percepatan pengembangan panas bumi, terutama terkait iklim investasi dan tarif energi panas bumi. I
2. Menolak pengambilaliha? PGE oleh pihak manapun karena PT PGE merupakan bagian dari bisnis Pertamina untuk renjadi National Energy Company sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan.
3. Membatalkan rencana akuisisi PT PGE oleh PT PLN (Persero) dan lebih mengedepankan sinergi antar BUMN melalui kerjasama yang adil agar iklim investasi panas bumi menjadi lebih sehat sehingga mempercepat pengembangan panas bumi
4. Mengusulkan untuk me~bentuk Joint Venture (JV) baru antaraPT PGE dengan PT PLN (Persero) pada Wilayah I Kerja Panas Bumi yang baru, agar dapat dimonitor dan dikontrol secara lebih sehat dan profesional.

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu mengajak seluruh Rakyat Indonesia dan Serikat Pekerja PLN untuk menol~k segala bentuk liberalisasi, privatisasi dan komersialisasi energy nasional yang notabene merupakan kepentingan asing dalam menguasai kekayaan energy nasional, mengambil alih asset asset BUMN dan menguras rakyat dengan harga energi yang
tinggi.

Jakarta 14 September 2016
Presiden FSPPB
Noviandri

16-Sep-2016 00:00:00
Dikirim Oleh : Administrator
SUARA AKTIVIS
Bambang RH
06-Jul-2015 07:43:57

BlOK MAHAKAM

Meski sudah 100% di katakan ...
Readmore

-
Rinson Gultom
30-Nov-1999 00:00:00

Sebagai Insan Pertamina yang bekerja di ...
Readmore

-
Ibnu Wibisono
02-Jul-2015 08:15:22

Ditugaskan di Pertamina mau tidak mau, ...
Readmore

-
30-Jun-2015 06:51:10
FSPPB sebagai wadah bersatuanya Serikat Pekerja-Serikat Pekerja ...
Readmore
-
Adriwal
29-Jun-2015 08:58:46

Blok Mahakam adalah kepunyaan Bangsa Indonesia.

Untuk ...
Readmore

-
Noviandri
30-Nov-1999 00:00:00
Halo Aktivis
Assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh
Salam sejahtera bagi kita ...
Readmore
-
26-Jun-2015 09:07:33
Melihat bahwa kemandirian Serikat Pekerja adalah syarat mutlak dalam membangun ...
Readmore
-
Abdul Halim
26-Jun-2015 09:09:43
Menjadi aktivis Serikat Pekerja merupakan suatu pilihan. Ketika sudah menceburkan ...
Readmore
-
< >