KONSTITUEN FEDERASI
Serikat Pekerja Pertamina-Unit Pemasaran I (SPP-UPms I Medan)
Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia UPms I Tanjung Uban (SPPSI UPms I Tanjung Uban)
Serikat Pekerja Kilang Minyak Putri Tujuh (SP KMPT) RU II Dumai
Serikat Pekerja Pertamina Pemasaran & Niaga (SP3N) Sumbagsel
Serikat Pekerja Pertamina (SPP) RU III Plaju
Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) Jakarta
Serikat Pekerja Pertamina Unit Pemasaran III (SPP-UPms III) Jakarta
Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja & Pelaut Aktif (SP FKPPA) Jakarta
Serikat Pekerja PERSADA IV Jateng & DIY
Serikat Pekerja Pertamina Balongan Bersatu (SP PBB)RU VI Balongan
Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijaya Kusuma (SPP PWK) RU IV Cilacap
Serikat Pekerja Pertamina Sepuluh November (SPPSN) MOR V Surabaya
Serikat Pekerja Mathilda Balikpapan
Serikat Pekerja Pertamina Celebes UPms VII Makassar
Serikat Pekerja Pertamina Kawasan Timur Indonesia (SPP KTI) RU VII Kasim
Serikat Pekerja Mutiara Jayapura
Serikat Pekerja Pertamina Geothermal Energy Jakarta (SP PGE Jakarta)
Serikat Pekerja Pertamina EP Jakarta (SP PEP Jakarta)

RESOLUSI SINERGI BUMN ENERGI UNTUK NEGERI

Indonesia di ambang krisis energi. Bahkan Indonesia sudah menjadi net importir  minyak pada era 1990 an. Artinya, produksi minyak domestik tidak bisa mencukupi kebutuhan minyak nasional yang terus meningkat dan memerlukan tindakan yang serius untuk menghindari ancaman krisis energi tersebut. Namun sangat menyedihkan dan menghawatirkan kebijakan energi Pemerintah masih belum berpihak kepada Bangsa Indonesia sendiri dan masih lebih mengedepankan kepentingan asing baik dalam pengelolaannya maupun peruntukannya. Disamping itu ego sektoral masih mengakar di kalangan elit sehingga hambatan peningkatan kedaulatan energi sangat bergantung kepada keputusan dari kementerian lain di luar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Migas sebagai penunjang kedaulatan energi yang penting seharusnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan ini termasuk dalam hal operatorship blok-blok Migas yang akan menjelang habis Kontrak Kerja Sama (KKS)nya. Salah satu Blok Penting yang saat ini akan habis masa berlakunya adalah Blok Mahakam di  Kalimantan Timur.
Pengelolaan Blok Mahakam menjadi isu yang sangat penting di Indonesia. Lebih dari 50 tahun pengelolaan diserahkan kepada Perusahaan asing dan gas alamnya mayoritas diperuntukan untuk asing juga. Sudah Ribuan Triliun Rupiah keuntungan Indonesia mengalir ke negara lain. Dengan sisa cadangan gas sebagai produksi utama  dan minyak sebagai produksi tambahan yang ada sekarang, maka diyakini Negara masih mampu mendatangkan pendapatan Ratusan Triliun setelah dikurangi pengurangan biaya cost recovery dan bagi hasil produksi kepada kontraktor.
Disamping itu Blok Mahakam sebagai penghasil blok  gas terbesar di Indonesia bila dikelola oleh Perusahaan Negara sendiri maka hasil gas nya lebih diprioritas dan dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan Dalam Negeri sendiri, sehingga tidak perlu lagi diekspor, menggantikan ketergantungan kepada minyak yang mahal dan produksinya di dalam negeri yang terus semakin menurun. Pemanfaatan Gas sebagai sumber energi utama di dalam negeri akan memberikan �Kemanfaatan Berganda� /Multifier Effect yang sangat luar biasa bagi perekonomian Bangsa. Bangsa Indonesia akan mendapatkan energi murah. Listrik yang dihasilkan dari sumber energi primer gas alam biaya produksinya jauh lebih rendah, sehingga tarif Listrik pun tidak perlu naik dan PLN pun tidak perlu terus menerus menghisap uang negeri alias menerima subsidi. Demikian juga untuk sektor-sektor lainnya seperti Pabrik Pupuk, Industri-Industri, Transportasi dan rumah tangga akan mendapat kemanfaatannya. Perekonomian akan bergerak dan pastinya akan meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga sekaligus menciptakan lapangan kerja. Multifier Effect yang sangat LUAR BIASA.
Sebagaimana diketahui, kontrak bagi hasil blok Mahakam ditandatangani tahun 1967, kemudian diperpanjang pada tahun 1997 untuk jangka waktu 20 tahun sampai tahun 2017. Kegiatan eksplorasi yang dilakukan pada tahun 1967 menemukan cadangan minyak dan gas bumi di Blok Mahakam dan dibuktikan pada tahun 1972 dalam jumlah yang cukup besar. Cadangan terbukti awal yang ditemukan saat itu sebesar 1,68 BBO (miliar barel minyak) dan gas bumi sebesar 21,2 TCF (triliun kaki kubik).
Produksi dan pengurasan secara besar-besaran cadangan tersebut di masa lalu membuat Indonesia menjadi eksportir LNG terbesar di dunia pada tahun 1980-2000. Kini, setelah pengurasan selama 40 tahun, maka sisa cadangan terbukti minyak saat ini sebesar 185 MMBO (jutabarel) dan cadangan terbukti gas sebesar 5,7 TCF. Pada akhir masa kontrak tahun 2017 diperkirakan masih menyisakan cadangan 2P minyak sebesar 131 MMBO dan cadangan gas sebanyak 3,8 TCF pada tahun 2017. Dari jumlah tersebut diperkirakan sisa cadangan terbukti P1 gas kurang dari 2 TCF. Hal ini. Kondisi sisa cadangan yang ada inipun masih sangat ekonomis dan sangat berguna untuk  mencukupi kebutuhan energi dalam Negeri melalui penguasaan pengelolaan dan pemanfaatan oleh BUMN-BUMN energy dalam negeri.
Memperhatikan hal tersebut, Kami Serikat Pekerja BUMN bidang Energi sebagai garda terdepan dalam bidang energi, terdiri dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Serikat Pekerja Perusahaan Listrik Negara (SP-PLN), Serikat Pekerja Gas Negara (SP-PGN) berpendapat bahwa pengelolaan blok Mahakam merupakan salah satu upaya Menciptakan Kedaulatan Energi menuju Kedaulatan Negara, sesuai dengan 3 (tiga) konsep pembangunan Indonesia yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian secara sosial budaya.
Berdasarkan pertimbangan tersebut dan memperhatikan situasi yang berkembang maka kami menuntut:
1.    Presiden Republik Indonesia  Yang Mulia bapak Ir.H. Joko Widodo segera memutuskan Pengelolaan Blok Mahakam diserahkan 100% kepada PERTAMINA
2.    Penunjukan Pertamina sebagai pengelola dan operator  lebih awal (Mid-2015) dalam rangka Transisi (shadowing) untuk tetap mempertahankan dan upaya meningkatkan Produksi Migas Blok Mahakam dalam menunjang Kedaulatan Energi Nasional untuk sebesar-besarnya memenuhi kebutuhan energi gas nasional di bidang kelistrikan, pupuk, industri, transportasi dan kebutuhan rumah tangga dalam rangka meningkatkan perekonomian Bangsa.
3.    Pemerintah untuk segera secara paralel membangun infrastruktur pipa gas dalam skala besar dan masiv yang terintegrasi secara nasional dengan menugaskan Pertamina dan PGN untuk menunjang pemanfaatan gas bagi Domestik dari Blok Mahakam secara optimal di tahun 2017.
Demikian tuntutan ini disampaikan kepada Pemerintah Republik  Indonesia  dengan harapan hal dimaksud dapat dipenuhi dalam rangka membangun kedaulatan energi yang pada gilirannya akan mampu memperkuat Ketahanan Nasional.

Kepada seluruh konstituen di seluruh sentra operasi/produksi agar tetap mampu menjaga kelancaran distribusi Energi Nasional, dan senantiasa meningkatkan kesiagaan dan kewaspadaan dalam menyikapi perkembangan keputusan Pemerintah terhadap hal yang diperjuangkan. Janganmengambil tindakan apapun sampai ada perintah organisasi lebih lanjut.

Salam Indonesia Berdaulat Energi!!!

27-Jun-2015 00:00:00
Dikirim Oleh : Administrator
SUARA AKTIVIS
Bambang RH
06-Jul-2015 07:43:57

BlOK MAHAKAM

Meski sudah 100% di katakan ...
Readmore

-
Rinson Gultom
30-Nov-1999 00:00:00

Sebagai Insan Pertamina yang bekerja di ...
Readmore

-
Ibnu Wibisono
02-Jul-2015 08:15:22

Ditugaskan di Pertamina mau tidak mau, ...
Readmore

-
30-Jun-2015 06:51:10
FSPPB sebagai wadah bersatuanya Serikat Pekerja-Serikat Pekerja ...
Readmore
-
Adriwal
29-Jun-2015 08:58:46

Blok Mahakam adalah kepunyaan Bangsa Indonesia.

Untuk ...
Readmore

-
Noviandri
30-Nov-1999 00:00:00
Halo Aktivis
Assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh
Salam sejahtera bagi kita ...
Readmore
-
26-Jun-2015 09:07:33
Melihat bahwa kemandirian Serikat Pekerja adalah syarat mutlak dalam membangun ...
Readmore
-
Abdul Halim
26-Jun-2015 09:09:43
Menjadi aktivis Serikat Pekerja merupakan suatu pilihan. Ketika sudah menceburkan ...
Readmore
-
< >