KONSTITUEN FEDERASI
Serikat Pekerja Pertamina-Unit Pemasaran I (SPP-UPms I Medan)
Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia UPms I Tanjung Uban (SPPSI UPms I Tanjung Uban)
Serikat Pekerja Kilang Minyak Putri Tujuh (SP KMPT) RU II Dumai
Serikat Pekerja Pertamina Pemasaran & Niaga (SP3N) Sumbagsel
Serikat Pekerja Pertamina (SPP) RU III Plaju
Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) Jakarta
Serikat Pekerja Pertamina Unit Pemasaran III (SPP-UPms III) Jakarta
Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja & Pelaut Aktif (SP FKPPA) Jakarta
Serikat Pekerja PERSADA IV Jateng & DIY
Serikat Pekerja Pertamina Balongan Bersatu (SP PBB)RU VI Balongan
Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijaya Kusuma (SPP PWK) RU IV Cilacap
Serikat Pekerja Pertamina Sepuluh November (SPPSN) MOR V Surabaya
Serikat Pekerja Mathilda Balikpapan
Serikat Pekerja Pertamina Celebes UPms VII Makassar
Serikat Pekerja Pertamina Kawasan Timur Indonesia (SPP KTI) RU VII Kasim
Serikat Pekerja Mutiara Jayapura
Serikat Pekerja Pertamina Geothermal Energy Jakarta (SP PGE Jakarta)
Serikat Pekerja Pertamina EP Jakarta (SP PEP Jakarta)

FSPPB Tolak Sistem Joint Venture RDMP Kilang Minyak Cilacap

Terkait kesepakatan PT Pertamina (Persero) dalam melakukan upaya pengembangan kilang minyak (Refinery Development Master Plan / RDMP) di Kilang Cilacap bersama Saudi Aramco dengan sistem  Joint Venture (JV), Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) memandang kerjasama RDMP hanya akan merugikan negara.

“Kami Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu tidak menolak program Refinery Development Master Plan, Namun yang ditolak skema Joint Venture dengan persahaan asing,”  tegas Arie Gumilar, Sekjen FSPPB, dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (27/12/2016).

Presiden FSPPB, Noviandri mengatakan, untuk RDMP kilang Cilacap sendiri dibutuhkan dana investasi sebesar USD 5 miliar.Menurutnya untuk melakukan RDMP dengan total anggaran sebesar itu tidak bisa dilakukan oleh PT Pertamina dalam waktu dekat. Hal ini bukan menjadi alasan bagi direksi melakukan JV dengan Saudi Aramco.

“Harusnya RDMP bisa ditangguhkan sementara waktu sampai Pertamina benar-benar siap secara manajemen dan finansial.” kata Noviandri.

Noviandri menambahkan,  langkah Direksi PT Pertamina (Persero) sedang menjalankan upaya-upaya pengkerdilan PT Pertamina (Persero) dan Pelepasan Asset Negara meIaIui kegiatan Joint Venture dalam ImpIementasi Program RDMP tersebut.

“FSPPB meminta kepada Presiden Joko Widodo, Bapak-bapak Wakil Rakyat yang berada di DPR Rl serta seluruh stakeholder Pertamina untuk batalkan Joint Venture pembangunan/pengembangan kilang dengan pihak manapun,” tegas Noviandri.

Noviandri   mengemukakan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan resolusi pembatalan dimaksud adalah:

Pertama, pengembangan bisnis migas ke depan harus mengutamakan prinsip-prinsip nasionalisme yang bertujuan untuk memperkuat kadaulatan energi nasional melalui Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan migas nasional.

Kedua, pengembangan kilang dengan model Joint Venture adalah bentuk unbundling untuk melemahkan Pertamina seperti yang telah dilakukan Wond Bank dalam LOI RI-IMF 20 Januari   2000.

Ketiga, penyertaan modal berupa aset Pertamina yang notabene juga merupakan aset negara sama dengan menjual atau menggadaikan negara.

Keempat, Direksi, Komisaris dan seluruh pemangku kepentingan harus menyadari bahwa upaya melakukan Joint Venture kilang eksisting dengan perusahaan asing secara nyata bertentangan dan kontradiktif dengan upaya yang diperjuangkan oleh FSPPB dan banyak komunitas anak bangsa lainnya dalam rangka menegakkan Kedaulatan Energi (khususnya migas) seperti mempertahankan Pertagas, merebut Blok-blok yang habis masa kontraknya (Blok Madura, Blok Siak, Blok Mahakam).

Kelima, berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku dalam dunia bisnis terkait mekanisme pembiayaan proyek, Joint Venture umumnya hanya diberlakukan pada bisnis yang kurang menarik atau pada bisnis Supply chain yang sangat dibutuhkan. Menjadi pertanyaan bila kilang besar seperti RU IV Cilacap yang memiliki margin sudah cukup tinggi dilakukan mekanisme Joint Venture.

Keenam, pada tanggal 22 Desember 2016 telah dilakukan penandatanganan Joint Venture DeveIopment Agreement (HoA) RDMP Cilacap dengan CEO Saudi Aramco.

Karena itu, FSPPB mendesak kepada Direksi PT Pertamina (Persero) untuk membatalkan proses JVDA dimaksud demi kemandirian energi dalam rangka menegakkan Kedaulatan Energi.

“Kita mendorong pemerintah untuk memberikan hak monetisasi cadangan migas nasional kepada Pertamina sebagai perwujudan penugasan pemerintah dalam Penyediaan dan Pendistribusian BBM ke seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga Equity Pertamina menjadi tinggi dan tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan sumber pendanaan proyek,” terang Noviandri.

Selain itu  pihak FSPPB juga mengupayakan Proyek RDMP agar dilakukan bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kecukupan anggaran sehingga pembiayaan proyek dapat sepenuhnya oleh Pertamina seperti yang dilakukan untuk Kilang RU V Balikpapan.

“Saat ini seluruh Pekerja yang tergabung di dalam Serikat Pekerja di daerah-daerah unit operasi yang berada dibawah FSPPB sedang menyuarakan penolakan skema Joint Venture yang melibatkan Asset Eksisting dan meminta kepada Direksi Pertamina agar membatalkan segala bentuk skema Joint Venture tersebut,”  tegasnya.

Sumber : http://www.thejakartatimes.com/fsppb-tolak-sistem-joint-venture-rdmp-kilang-minyak-cilacap/
09-Jan-2017 00:00:00
Dikirim Oleh : Administrator
SUARA AKTIVIS
Bambang RH
06-Jul-2015 07:43:57

BlOK MAHAKAM

Meski sudah 100% di katakan ...
Readmore

-
Rinson Gultom
30-Nov-1999 00:00:00

Sebagai Insan Pertamina yang bekerja di ...
Readmore

-
Ibnu Wibisono
02-Jul-2015 08:15:22

Ditugaskan di Pertamina mau tidak mau, ...
Readmore

-
30-Jun-2015 06:51:10
FSPPB sebagai wadah bersatuanya Serikat Pekerja-Serikat Pekerja ...
Readmore
-
Adriwal
29-Jun-2015 08:58:46

Blok Mahakam adalah kepunyaan Bangsa Indonesia.

Untuk ...
Readmore

-
Noviandri
30-Nov-1999 00:00:00
Halo Aktivis
Assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh
Salam sejahtera bagi kita ...
Readmore
-
26-Jun-2015 09:07:33
Melihat bahwa kemandirian Serikat Pekerja adalah syarat mutlak dalam membangun ...
Readmore
-
Abdul Halim
26-Jun-2015 09:09:43
Menjadi aktivis Serikat Pekerja merupakan suatu pilihan. Ketika sudah menceburkan ...
Readmore
-
< >