KONSTITUEN FEDERASI
Serikat Pekerja Pertamina-Unit Pemasaran I (SPP-UPms I)
Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia UPms I Tanjung Uban (SPPSI UPms I Tanjung Uban)
Serikat Pekerja Kilang Minyak Putri Tujuh (SP KMPT) RU II Dumai
Serikat Pekerja Pertamina Pemasaran & Niaga (SP3N) Sumbagsel
Serikat Pekerja Pertamina (SPP) RU III Plaju
Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) Jakarta
Serikat Pekerja Pertamina Unit Pemasaran III (SPP-UPms III) Jakarta
Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja & Pelaut Aktif (SP FKPPA) Jakarta
Serikat Pekerja PERSADA IV Jateng & DIY
Serikat Pekerja Pertamina Balongan Bersatu (SP PBB)RU VI Balongan
Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijaya Kusuma (SPP PWK) RU IV Cilacap
Serikat Pekerja Pertamina Sepuluh November (SPPSN) MOR V Surabaya
Serikat Pekerja Mathilda Balikpapan
Serikat Pekerja Pertamina Celebes UPms VII Makassar
Serikat Pekerja Pertamina Kawasan Timur Indonesia (SPP KTI) RU VII Kasim
Serikat Pekerja Mutiara Jayapura
Serikat Pekerja Pertamina Geothermal Energy Jakarta (SP PGE Jakarta)
Serikat Pekerja Pertamina EP Jakarta (SP PEP Jakarta)
Serikat Pekerja Pertagas
Serikat Pekerja PT Pertamina Drilling Serivces Indonesia
Serikat Pekerja PT Pertamina Lubricants
Serikat Pekerja Pertamina Lubricants (SPPL)
Serikat Pekerja Pertamina Drilling Services Indonesia (PT PDSI)
Serikat Pekerja Trans Pacific Petrochemical Indotama (SP TPPI)
Serikat Pekerja Pertamina Patra Niaga (SPPN)

Serikat Pekerja PLN-Pertamina Minta Pembentukan Holding Dibatalkan

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dan Serikat Pekerja PLN Group meminta agar pembentukan Holding-Subholding dua perusahaan pelat merah tersebut dibatalkan. Serikat pekerja Pertamina dan PLN menuding pembentukan holding-subholding yang diikuti penawaran saham perdana (IPO) anak-anak usahanya setelah holding-subholding terbentuk merupakan upaya privatisasi aset bangsa.

Hal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat (2) dan (3) serta UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN pasal 77. Oleh karena itu, Serikat Pekerja meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk dapat membatalkan rencana tersebut. "Meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo untuk membatalkan rencana Holding-Subholding (HSH) Pertamina dan PLN serta IPO terhadap anak-anak perusahaan," ujar Ketua Umum SP PLN, M. Abrar Ali dalam pernyataan sikap bersama, Senin (16/8).

Mereka meminta agar aset vital dan strategis bangsa pengelolaan dan kepemilikannya 100% tetap di tangan negara, mulai dari hulu hingga hilir, sesuai konsep penguasaan negara dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat (2) dan (3). Konstitusi Pasal 33 Ayat (2) dan (3) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. "Kami akan terus melakukan langkah-langkah konstitusional yang diperlukan sampai presiden membatalkan rencana privatisasi berkedok program Holding-Subholding (HSH) Pertamina dan PLN serta IPO terhadap terhadap anak-anak usahanya," katanya. Mereka juga meminta dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar menolak rencana privatisasi tersebut. Pasalnya, holding-subholding dan IPO dinilai berpotensi mengakibatkan kenaikan harga BBM, gas, dan tarif listrik.

Seperti diketahui pemerintah berencana membentuk holding panas bumi terbesar di dunia dengan menggabungkan tiga perusahaan. Ketiganya yaitu Pertamina Geothermal Energy (PGE), PLN Gas & Geothermal, serta Geo Dipa Energi. Penggabungan ketiga perusahaan ini diyakini akan meningkatkan pengembangan panas bumi di Indonesia. Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury mengatakan dengan holding itu kerja operasional perusahaan juga bisa lebih efisien. Dia menargetkan penggabungan aset panas bumi ketiga perusahaan akan selesai di tahun 2021 ini. "Berpotensi jadi perusahaan geothermal terbesar di dunia," kata Pahala kepada Katadata.co.id, medio Februari 2021.

Penggabungan aset panas bumi nantinya akan memperkuat holding. Kekuatan Pertamina adalah pengembangan dan pengeboran sumur panas bumi. "PLN nanti untuk transmisi dan distribusi. Lalu, pemerintah dalam kebijakan dan pendanaan," ujarnya.


Sumber : https://katadata.co.id/happyfajrian/ekonomi-hijau/611a394e55f6d/serikat-pekerja-pln-pertamina-minta-pembentukan-holding-dibatalkan

19-Aug-2021 00:00:00
Dikirim Oleh : Adminsitrator
SUARA AKTIVIS
10-Apr-2021 11:53:34
Selamat menjalankan amanah Sebagai Presiden FSPPB yang baru ya Bang ...
Readmore
-
06-Jul-2015 07:43:57

BlOK MAHAKAM

Meski sudah 100% di katakan ...
Readmore

-
30-Nov-1999 00:00:00

Sebagai Insan Pertamina yang bekerja di ...
Readmore

-
02-Jul-2015 08:15:22

Ditugaskan di Pertamina mau tidak mau, ...
Readmore

-
Sutrisno
30-Jun-2015 06:51:10
FSPPB sebagai wadah bersatuanya Serikat Pekerja-Serikat Pekerja ...
Readmore
-
29-Jun-2015 08:58:46

Blok Mahakam adalah kepunyaan Bangsa Indonesia.

Untuk ...
Readmore

-
Arie Gumilar
30-Nov-1999 00:00:00
Halo Aktivis
Assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh
Salam sejahtera bagi kita ...
Readmore
-
Hermawan Budiantoro
26-Jun-2015 09:07:33
Melihat bahwa kemandirian Serikat Pekerja adalah syarat mutlak dalam membangun ...
Readmore
-
26-Jun-2015 09:09:43
Menjadi aktivis Serikat Pekerja merupakan suatu pilihan. Ketika sudah menceburkan ...
Readmore
-
< >

Selamat Datang

website ini telah dikunjungi

7014

kali