Jakarta, law-justice.co - Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang menaungi 19 serikat pekerja di PT Pertamina (Persero) kembali menyatakan penolakan subholding dan initial public offering (IPO) perusahaan pelat merah tersebut.

Penegasan tersebut dikatakan langsung oleh Kepala Bidang Media FSPPB Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa dalam webinar bertajuk "Pemberlakuan IPO Pertamina Merupakan Penyelamatan Sumber Daya Strategis Nasional atau Genosida Terhadap Kedaulatan Energi Bangsa?", dikutip Minggu (15/8/2021)

Dalam catatan FSPPB, terdapat sejumlah alasan kenapa rencana Menteri BUMN Erick Thohir tersebut harus ditolak.

Menurutnya, IPO berpotensi melanggar UU No.19 tahun 2003 tentang BUMN Pasal 77 huruf (c) dan (d), bahwa “Persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah: Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat;” bunyi pasal 77 huruf (c).

Tambahnya, Persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah: Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi, demikian tulis pasal 77 huruf (d).

Kemudian besarnya besarnya potensi Pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia NOMOR 52/PMK.010/2017 tentang penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran atau pengambilalihan usaha.

Lanjut Hakeng, transfer pricing antar subholding berpotensi menyebabkan HPP (Harga Pokok Produksi) BBM meningkat.

"Jika ini terjadi maka yang dirugikan adalah rakyat karena harus membeli BBM dengan harga yang lebih mahal. Ditambah lagi manajemen yang kelihatannya efisien karena dari 11 hanya menjadi 6 direksi. Padahal ternyata banyak penambahan direksi pada sub holding," ujarnya.

Menurut dia, hal tersebut membuat kedepannya akan terjadi tumpang tindih antara sub holding.

"Kemampuan subholding dalam mengemban beban penugasan BBM PSO. Karena masing-masing subholding ditarget kinerja masing-masing, maka akan memungkin antar subholding saling bersaing ketimbang memikirkan kepentingan rakyat." tambahnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan rencana tersebut akan menghilangkan Previlege yang diberikan oleh pemerintah ketika subholding melakukan IPO.

"Kita tahu ketika sub holding di IPO itu menjadi perusahaan privat," tegasnya.

Adapun, tambah dia, rencana tersebut dapat mengancam Ketahanan Energi Nasional dan Program Pemerataan Pembangunan (BBM 1 harga) tidak akan berjalan optimal.

Sumber : https://www.law-justice.co/artikel/114357/tolak-ipo-serikat-pekerja-pertamina-semprot-erick-tohir/