Mimbarmaritim.com (Bangalore, India)

Direktur Urusan Luar Negeri CMR University India Prof. Vinayak Khrishnamurthy dengan disaksikan para pejabat CMR University menganugerahkan gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) kepada Pengamat Maritim dari Indonesia Dr. (H.C.) Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, S.SiT., M.Mar.

Acara pengukuhan sendiri dilaksanakan pada hari ini, Senin, 3 Juli 2023 di CMR University, Bangalore, India. Pengukuhan ditandai dengan penyerahan ijazah kepada Dr. (H.C.) Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, S.SiT., M.Mar., yang diberikan oleh Direktur Urusan Luar Negeri CMR University sebagai wakil dari CMR University.

Direktur Urusan Luar Negeri CMR University mengucapkan selamat dan menyebutkan bahwa penganugerahan gelar Doktor HC ini sebagai bentuk penghargaan tertinggi kepada Dr. (H.C.) Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, S.SiT., M.Mar atas pencapaiannya yang secara konsisten mengamati, mengkritisi, dan menyuarakan kemaritiman di Indonesia khususnya dan Internasional umumnya.

Sementara itu, Dr. (H.C.) Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, S.SiT., M.Mar dalam acara tersebut mengucapkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak CMR University.

“Saya sampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak CMR University atas penghargaan Gelar Doktor Honoris Causa bidang Maritim yang diberikan kepada saya. Apalagi penghargaan ini diberikan oleh Universitas CMR – India yang telah terkenal reputasinya dalam melahirkan banyak pemikir dan pemimpin di dunia,” katanya dalam keterangan persnya diterima redaksi Mimbar Maritim, hari ini Senin, (3/7/2023).

Lebih lanjut Dr. (H.C.) Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, S.SiT., M.Mar menyebutkan, “Saya mengakui untuk mendapatkan gelar kehormatan ini tidaklah mudah. Penghargaan ini diberikan karena dedikasi saya di Bidang Maritim di Indonesia. Selama lebih dari 25 tahun, Saya menekuni dunia Maritim. Mulai dari pendidikan dan dilanjutkan dengan 18 tahun lebih berprofesi sebagai Nakhoda di atas kapal-kapal Niaga, mulai dari kapal kecil hingga kapal super tanker di banyak belahan dunia, sampai dengan posisi saya saat ini sebagai seorang Pengamat Maritim dari Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Strategic Center (IKAL SC). Saya yakin, justru dengan penghargaan ini, saya akan semakin memicu untuk menelurkan banyak hal positif terkait bidang Maritim Indonesia kedepannya.”

“Kita sebagai Anak Bangsa harusnya belajar Dan bangga dengan pernyataan Presiden Soekarno, “Kita sekarang satu persatu, seorang demi seorang harus yakin bahwa Indonesia tidak bisa menjadi negara yang kuat, sentosa, sejahtera, jikalau kita tidak menguasai pula samudera, jikalau kita tidak kembali menjadi satu bangsa samudera, jikalau kita tidak kembali menjadi satu bangsa bahari, bangsa pelaut sebagaimana kita dikenal dijaman bahari itu.” Ir. Soekarno, Jakarta – 23 September 1963.

Itu adalah petikan pidato dari Founding Fathers Bangsa Indonesia dan Presiden Republik Indonesia Pertama Ir. Soekarno dalam sebuah kesempatan di tahun 1963. “Pidato tersebut sangat dalam maknanya bagi saya sebagai seorang Pengamat Maritim. Karenanya, sebagai bentuk penghargaan tertinggi dari saya kepada Ir. Soekarno, saya tempatkan kata-kata Beliau diawal pidato pembukaan saya. Karena Beliaulah yang tercatat dalam ingatkan saya sebagai negarawan yang pertama kali menyebut bahwa Bangsa Indonesia adalah Bangsa Pelaut, sebagai Bangsa Maritim,” paparnya.

Dalam inaugurasi tersebut DR (HC) Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa menyampaikan pandangan seputar isu-isu kemaritiman, seperti urgensi penyelesaian batas wilayah laut Indonesia dengan Negara-Negara tetangganya, Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Indonesia, dan Ekspor Pasir Laut.

Persoalan Utama di sektor maritim yang rentan terhadap gangguan keamanan adalah penyelesaian Batas Wilayah Laut Indonesia dengan negara-negara tetangganya, termasuk juga dalam hal ini dengan Negara India. Saya ingin memberikan penekanan betapa saat ini kedaulatan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang berada di perairan Natuna seringkali memunculkan masalah. Wilayah tersebut kaya akan sumber daya perikanan serta sumber daya alam lainnya, sehingga seringkali menjadi incaran negara lain serta tentunya kapal-kapal ikan asing untuk mengeksploitasinya. Pokok masalah terbesar di sana adalah belum disepakatinya batas wilayah laut dengan masing-masing Negara tetangganya yang saling melakukan klaim sepihak atas wilayah tersebut.

“Berbicara tentang ZEE, contohnya adalah perundingan mengenai batas laut dan penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Vietnam adalah topik yang menarik untuk dikaji secara ilmiah, karena perundingan tersebut telah berlangsung lama sejak 21 Mei 2010 dan sampai saat ini belum menemukan kesepakatan. Pemberian konsesi ZEE ke Vietnam yang tak kunjung menemui kesepakatan perlu mendapat pengawalan baik dari masyarakat maritim, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun dari TNI AL,” jelasnya..

Capt. Hakeng lebih lanjut menyebutkan, Negara Indonesia secara geografis terletak diantara simpangan dua samudera yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik dan dua Benua yakni Benua Asia dan Benua Australia.

Wilayah maritim Indonesia yang luas memiliki banyak potensi sumber kekayaan alam seperti potensi energi dan potensi protein ikan. Namun potensi yang ada belum secara optimal dimanfaatkan, karena terbatasnya sumber daya manusia untuk menggarap sektor maritimnya. Dengan memberdayakan potensi maritim yang dimiliki ini, Indonesia dapat mewujudkan pemerataan ekonomi.

“Yang menjadi catatan saya, baru sekitar 10% saja dari potensi 1200 Triliun sumber daya maritim yang berhasil dikelola oleh Bangsa Indonesia, itupun sebagian besar masih sebatas dikomersialkan dalam bentuk bahan mentah saja, belum sampai ketahap pengelolaan lebih lanjut sehingga memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi,” ungkap Dr. (H.C.) Marcellus Hakeng Jayawibawa.

Untuk itu sudah saatnya Indonesia fokus kembali ke maritim. Tidak berlebihan jika Indonesia memposisikan laut menjadi pusat pemecahan dari berbagai persoalan bangsa Indonesia seperti pengentasan kemiskinan, penurunan angka pengangguran hingga pada persoalan kelaparan.

Selanjutnya, Pendiri dan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ahli Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (AKKMI) ini menyoroti Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

“Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Salah satu point di PP No 26/2023 tersebut diperbolehkan ekspor pasir laut ke Singapura. Menurut pandangan saya PP tersebut berpotensi merugikan Indonesia baik dari sisi Ketahanan Nasional hingga sisi ekosistem laut dan masyarakat pesisir yang kebanyakan berprofesi sebagai nelayan,” tutur DR (HC) Capt. Hakeng.