Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar kembali menyoroti pembahasan revisi UU Migas yang hingga kini masih “nyangkut” dan tak kelar-kelar dibahas di DPR. Padahal, revisi UU Migas sudah memasuki tiga masa presiden, sejak SBY, Jokowi, dan presiden terpilih 2024. Ditanyakan apa penyebabnya, Arie menjawab diplomatis

Arie kembali menegaskan usulan FSPPB yang diharapkan dalam dimuat dalam UU Migas. “Yang menonjol adalah mengembalikan Pertamina sebagai perusahaan yang di samping sebagai operator, dia juga regulator. Kemudian perlunya petroleum fund atau cadangan uang yang selanjutnya bisa dimanfaatkan oleh negara melalui Pertamina,” beber Arie.

Pasalnya, sambung Arie, petroleum fund sangat dibutuhkan untuk menggenjot eksplorasi migas guna memperoleh cadangan migas baru. Termasuk untuk persiapan dalam rangka transisi energi ke energi baru terbarukan.

Meski begitu, Arie menyadari masih banyak tantangan yang harus dilewati guna mewujudkan revisi UU Migas. Terlebih, Arie melanjutkan, sektor energi terutama migas selama ini selalu dikuasai tiga kelompok elit, yakni elit penguasa, elit pengusaha, dan elit politik.

“Makanya salah satu perjuangan federasi adalah dengan membuat edukasi ke masyarakat melalui komunitas pemuda dan mahasiswa. Salah satunya Dewan Energi Mahasiswa (DEM), yakni bagaimana kita mengedukasi supaya persoalan migas ini tidak hanya jadi konsumsi 3 elit tapi untuk semua rakyat Indonesia,” kata Arie.

Sementara itu, Arie juga menanggapi posisi lowong Komisaris Utama (Komut) Pertamina yang masih dijabat pelaksana tugas usai ditinggalkan Ahok. Menurut Arie, pihaknya berharap Menteri BUMN segera menunjuk Komut definitif dengan mempertimbangkan masukan dari FSPPB.

“Kita berikan masukan bahwa siapapun yang ditunjuk hendaklah yang punya kompetensi khususnya di sektor energi. Akan lebih baik kalau orang dalam, walaupun itu menjadi tendensius ya. Cuma kita berharap akan lebih baik dari internal karena sudah pasti lebih paham,” pungkas Arie Gumilar.