KONSTITUEN FEDERASI
Serikat Pekerja Pertamina-Unit Pemasaran I (SPP-UPms I Medan)
Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia UPms I Tanjung Uban (SPPSI UPms I Tanjung Uban)
Serikat Pekerja Kilang Minyak Putri Tujuh (SP KMPT) RU II Dumai
Serikat Pekerja Pertamina Pemasaran & Niaga (SP3N) Sumbagsel
Serikat Pekerja Pertamina (SPP) RU III Plaju
Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) Jakarta
Serikat Pekerja Pertamina Unit Pemasaran III (SPP-UPms III) Jakarta
Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja & Pelaut Aktif (SP FKPPA) Jakarta
Serikat Pekerja PERSADA IV Jateng & DIY
Serikat Pekerja Pertamina Balongan Bersatu (SP PBB)RU VI Balongan
Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijaya Kusuma (SPP PWK) RU IV Cilacap
Serikat Pekerja Pertamina Sepuluh November (SPPSN) MOR V Surabaya
Serikat Pekerja Mathilda Balikpapan
Serikat Pekerja Pertamina Celebes UPms VII Makassar
Serikat Pekerja Pertamina Kawasan Timur Indonesia (SPP KTI) RU VII Kasim
Serikat Pekerja Mutiara Jayapura
Serikat Pekerja Pertamina Geothermal Energy Jakarta (SP PGE Jakarta)
Serikat Pekerja Pertamina EP Jakarta (SP PEP Jakarta)

Serikat Pekerja Mathilda Tolak Kerja Sama Asing RDMP

Balikpapan. Serikat Pekerja (SP) Mathilda menggelar doa bersama dan Aksi Peduli Refinery Development Master Plan (RDMP). Aksi peduli ini digelar di dalam pagar area kilang Pertamina RU V Kalimantan, Senin (9/1/2017).

Ketua SP Mathilda Mugiyanto mengatakan pihaknya mendukung akselerasi pembangunan dan pengembangan kilang sebagaimana diamanahkan melalui Perpres Nomor 146/2015 demi mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional melalui peningkatan penyediaan BBM dan produk turunan migas lainnya secara terintegrasi.

"SP Mathilda menolak skema pembiayaan dalam bentuk apapun, termasuk joint venture dengan perusahaan asing atau swasta lainnya dengan cara menggadaikan kilang eksisting atau aset perusahaan lainnya," tandasnya di Balikpapan, Senin (9/1/2017).

Pengembangan kilang, menurutnya, harus bertujuan untuk menguatkan ketahanan energi nasional dan menjaga kemandirian bangsa dalam pemenuhan BBM dalam negeri.

"Untuk itu, praktik unbundling, baik secara terbuka maupun tersembunyi, termasuk agenda penyertaan modal berupa aset perusahaan dalam proses joint venture RDMP harus dihindarkan," tegasnya.

Pekerja Pertamina ini juga mempertanyakan kebijakan direksi yang menurut mereka telah menggadaikan Kilang RU IV Cilacap dalam proses joint venture RDMP, termasuk juga mempertanyakan joint venture pada kilang lainnya.

"Direksi tidak peka terhadap aspirasi pekerja bahwa dengan beralihnya pengelolaan perusahaan ke manajemen joint venture maka perlindungan terhadap hak-hak dan status pekerja serta syarat-syarat kerja lainnya menjadi tidak jelas dan mengarah timbulnya ketidakpastian masa depan pekerja. Untuk itu, rencana tersebut harus dibatalkan," kritiknya.

Mugiyanto bahkan menyebutkan Pertamina pada tahun 2016 mendapat laba hingga Rp40 triliun. Jumlah itu nilainya lebih dari cukup untuk mendanai proyek RDMP. SP mendukung penuh jika penggunaan 100 persen dana Pertamina digunakan untuk pengembangan kilang.

"Seharusnya direksi melakukan perubahan kebijakan strategi pembiayaan investasi dari hulu ke hilir mengingat investasi di hulu juga belum menguntungkan karena turunnya harga minyak. Fokus investasi juga bisa diubah, dari dulu 70 persen ke hulu, ke upaya mencari minyak, dan 30 persen ke arah pengolahan, distribusi, atau ke hilir menjadi lebih sesuai. Bila sekarang sektor hilir memerlukan dana lebih tentu bisa difokuskan ke sini dulu, terlebih lagi di hulu juga sedang tidak bagus iklimnya dengan harga minyak mentah yang sedang jatuh," tukas Mugiyanto.

Diketahui, Dewan Direksi Pertamina menjaminkan Kilang Cilacap untuk mendapatkan dana sebesar Rp30 triliun untuk menambah kekurangan pembiayaan pengembangan kilang-kilang Pertamina, di antaranya Kilang Balikpapan yang dikelola Pertamina Refinery Unit V.

Saudi Aramco, merupakan perusahaan minyak Saudi Arabia dengan penyertaan modal dari Amerika Serikat bersedia mengucurkan dana dengan imbalan 45 persen dari penghasilan kilang tersebut hingga utang Pertamina lunas.

Sumber : http://m.wartaekonomi.co.id/berita126835/serikat-pekerja-mathilda-tolak-kerja-sama-asing-rdmp.html
10-Jan-2017 00:00:00
Dikirim Oleh : Administrator
SUARA AKTIVIS
Bambang RH
06-Jul-2015 07:43:57

BlOK MAHAKAM

Meski sudah 100% di katakan ...
Readmore

-
Rinson Gultom
30-Nov-1999 00:00:00

Sebagai Insan Pertamina yang bekerja di ...
Readmore

-
Ibnu Wibisono
02-Jul-2015 08:15:22

Ditugaskan di Pertamina mau tidak mau, ...
Readmore

-
30-Jun-2015 06:51:10
FSPPB sebagai wadah bersatuanya Serikat Pekerja-Serikat Pekerja ...
Readmore
-
Adriwal
29-Jun-2015 08:58:46

Blok Mahakam adalah kepunyaan Bangsa Indonesia.

Untuk ...
Readmore

-
Noviandri
30-Nov-1999 00:00:00
Halo Aktivis
Assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh
Salam sejahtera bagi kita ...
Readmore
-
26-Jun-2015 09:07:33
Melihat bahwa kemandirian Serikat Pekerja adalah syarat mutlak dalam membangun ...
Readmore
-
Abdul Halim
26-Jun-2015 09:09:43
Menjadi aktivis Serikat Pekerja merupakan suatu pilihan. Ketika sudah menceburkan ...
Readmore
-
< >