KONSTITUEN FEDERASI
Serikat Pekerja Pertamina-Unit Pemasaran I (SPP-UPms I Medan)
Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia UPms I Tanjung Uban (SPPSI UPms I Tanjung Uban)
Serikat Pekerja Kilang Minyak Putri Tujuh (SP KMPT) RU II Dumai
Serikat Pekerja Pertamina Pemasaran & Niaga (SP3N) Sumbagsel
Serikat Pekerja Pertamina (SPP) RU III Plaju
Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) Jakarta
Serikat Pekerja Pertamina Unit Pemasaran III (SPP-UPms III) Jakarta
Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja & Pelaut Aktif (SP FKPPA) Jakarta
Serikat Pekerja PERSADA IV Jateng & DIY
Serikat Pekerja Pertamina Balongan Bersatu (SP PBB)RU VI Balongan
Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijaya Kusuma (SPP PWK) RU IV Cilacap
Serikat Pekerja Pertamina Sepuluh November (SPPSN) MOR V Surabaya
Serikat Pekerja Mathilda Balikpapan
Serikat Pekerja Pertamina Celebes UPms VII Makassar
Serikat Pekerja Pertamina Kawasan Timur Indonesia (SPP KTI) RU VII Kasim
Serikat Pekerja Mutiara Jayapura
Serikat Pekerja Pertamina Geothermal Energy Jakarta (SP PGE Jakarta)
Serikat Pekerja Pertamina EP Jakarta (SP PEP Jakarta)

Anggota DPR Telah Menuding Salah Alamat Soal Pembangkit Listrik Blok Rokan

Pernyataan anggota DPR, Ahmad dari fraksi Demokrat yang telah menuding Pertamina "tidak mengambil langkah cepat untuk mengatasi problem pembangkit listrik sebagai tulang punggung produksi minyak di blok Rokan" sangat mengesankan anggota dewan ini gagal paham tentang masalah Blok Rokan sehingga terpeleset saat mengumbar tudingannya.

Seharusnya tudingan itu layak dialamatkan kepihak SKK Migas yang telah ditugaskan oleh negara dengan "kewenangan luar biasa" yang meliputi merivisi dan menyetujui PoD, WP & Budget serta AFE (Autorization For Expenditure) untuk mengendalikan dan mengawasi seluruh KKKS ( Kontraktor kontrak Kerjama) dalam menjalankan proses bisnisnya di hulu"

Seandainyapun Pertamina itu bukan BUMN, sudah seharusnya  SKK Migas dapat memberikan kepastian berusaha dan melindungi kepentingan perusahaan yang telah memenangkan tender operator wilayah kerja migas. Apalagi dalam hal ini Pertamina sebagai pemenang tender telah menyetorkan signatur bonus  sebesar USD 748 juta atau setara Rp 13,1 triliun kepada negara, dan telah membuat komitmen kerja pasti senilai USD 500 juta untuk bisa mempertahakan laju produksinya. 

Apalagi, tentunya Sdr. anggota DPR RI tahu persis, Pertamina itu adalah BUMN.

Jika Pertamina selama ini terkesan banyak diam soal status pembangkit listrik ini, tentulah karena menghormati kewenangan SKK Migas. 

Yang jelas, Pertamina telah mempersiapkan dirinya untuk menjadi pengelola Blok Rokan itu  dengan menunjuk PLN sejak 1 Febuari 2021 sebagai penanggung jawab pasokan listrik blok Rokan pada 9 Agustus 2021 mendatang. Jadi Pertamina lebih fokus membangun proses bisnis profesional dan menghargai  dengan tidak mencampuri hal-hal di luar wewenang dan tanggung jawabnya.

Mungkin Sdr. Ahmad sebagai Anggota DPR belum mengetahui bahwa status pembangkit listrik Cogen yang diakui PT.MCTN sebagai miliknya adalah berdasarkan ESA ( Energy Service agreement) 1 Oktober 1998, yang mengakui pembangkit itu merupakan aset investasi yang tidak ditagihkan atau dibayar oleh cost recovery yang tidak akan dikembalikan sebagai aset negara pada akhir operasi 8 Agustus 2021.

Konyolnya lagi, SKK Migas sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, ternyata telah membiarkan temuan BPK tahun 2006 soal status kepemilikan pembangkit listrik yang  seharusnya bisa menjadi dasar untruk meninjau kembali ESA itu dan statusnya dinyatakan sebagai aset negara ketika kontraknya berakhir bulan Agustus tahun ini.

Aneh anak ajaib, sebaliknya pejabat SKK  Migas justru telah turut mengukuhkan kecatatan proses awal kelahiran ESA pada Oktober 1998 yang cacat hukum menurut temuan BPK tahun 2006 itu dengan amandement2nya.

Dalam laporan BPK itu jelas telah disebutkan bahwa pengadaan pembangkit listrik cogen dengan menunjuk langsungn PT. MCTN oleh PT.CPI, terindikasi praktek praktek KKN, karena 95% pemilik saham di MCTN adalah Chevron Standard Limited ( CSL) masih terafiliasi dengan Chevron Corporation ( sister company) jadi merupakan suatu related party transaction..

Seharusnya, Kementerian ESDM dan SKK Migas yang harus bekerja keras bisa menekan PT CPI dan PT MCTN agar tau diri untuk bisa menyelesaikan soal pembangkit listrik dengan bijak untuk kepentingan nasional, tanpa harus membuka borok lama.

Hemat saya, sebaiknya, sebelum berkomentar apalagi menuding pihak tertentu, kita haruslah memahami hal sesuatu yang kita akan komentari itu. 

Semoga Sdr anggota DPR dapat meluangkan waktu memahami setidaknya membaca ESA dan LHP BPK tahun 2006 itu.

Yusri Usman
Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia

Sumber : https://www.konfrontasi.com/content/opini/anggota-dpr-telah-menuding-salah-alamat-soal-pembangkit-listrik-blok-rokan

04-May-2021 00:00:00
Dikirim Oleh : Adminsitrator
SUARA AKTIVIS
Marcellus Hakeng Jayawibawa
10-Apr-2021 11:53:34
Selamat menjalankan amanah Sebagai Presiden FSPPB yang baru ya Bang ...
Readmore
-
Bambang RH
06-Jul-2015 07:43:57

BlOK MAHAKAM

Meski sudah 100% di katakan ...
Readmore

-
Rinson Gultom
30-Nov-1999 00:00:00

Sebagai Insan Pertamina yang bekerja di ...
Readmore

-
02-Jul-2015 08:15:22

Ditugaskan di Pertamina mau tidak mau, ...
Readmore

-
30-Jun-2015 06:51:10
FSPPB sebagai wadah bersatuanya Serikat Pekerja-Serikat Pekerja ...
Readmore
-
Adriwal
29-Jun-2015 08:58:46

Blok Mahakam adalah kepunyaan Bangsa Indonesia.

Untuk ...
Readmore

-
Noviandri
30-Nov-1999 00:00:00
Halo Aktivis
Assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh
Salam sejahtera bagi kita ...
Readmore
-
26-Jun-2015 09:07:33
Melihat bahwa kemandirian Serikat Pekerja adalah syarat mutlak dalam membangun ...
Readmore
-
Abdul Halim
26-Jun-2015 09:09:43
Menjadi aktivis Serikat Pekerja merupakan suatu pilihan. Ketika sudah menceburkan ...
Readmore
-
< >

Selamat Datang

website ini telah dikunjungi

2642

kali