Jakarta, Indopetronews.com –Menanggapi adanya Surat Undangan Kementerian BUMN No. 55/S.MBU/04/2019 Jakarta,8 April 2019 perihal Undangan Kegiatan Peringatan HUT Kementerian BUMN danBUMN-BUMN maka dengan ini Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB)menegaskan tentang netralitas BUMN dan Karyawan BUMN khususnya Pertamina padapelaksanaan Pemilu 2019.

MenurutPresiden FSPPB
Arie Gumilar, netralitas dalam kegiatan Pemilu berlandaskan pada peraturanperundang-undangan, yaitu UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRDdan DPD, khususnya pasal 84, melarang pejabat BUMN ikut serta dalam kampanyePemilu.

“PPNo.45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN,khususnya Pasal 22 dan Pasal 97 yang mengatur bahwa Direksi, Dewan Komisaris,Dewan Pengawas dan Karyawan BUMN dilarang menjadi Partai Politik, CalonLegislatif dan Anggota Legislatif,” kata Arie dalam keterangan persnya, Rabu(10/4/2019) di Jakarta.
Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, SerikatPekerja/Serikat Buruh, lanjut Arie, semata-mata hanya bertujuan untukmemberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkankesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya.

“Keterlibatanpejabat atau oknum BUMN dalam kegiatan partai politik, telah membuatpengkotak-kotakan dalam tubuh BUMN yang menyebabkan timbulnya disharmonisasidalam pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan,” katanya.

Berdasarkanhal-hal tersebut, imbuh Arie, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu danseluruh konstituennya meminta dengan tegas kepada Menteri BUMN agar tidakmelibatkan seluruh Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan BUMNPT. Pertamina beserta seluruh Anak Perusahaannya dalam politik praktis sehinggaterjaga netralitas, profesionalisme demi keberlangsungan bisnis perusahaan.“Demikian pula kegiatan perayaan HUT BUMN agar tidak dimanfaatkan secaralangsung maupun tidak langsung oleh kepentingan politik manapun,” paparnya.(Sofyan)

 Sumber : https://indopetronews.com/2019/04/10/hut-bumn-jangan-dipolitisir/