Lebih dari 500 pegawai PT Pertamina Geothermal Energi (PGE), berunjukrasa di kantor Pertamina Pusat, Jakarta, menentang rencana akuisisi oleh PT PLN (persero).
“Semula kami ingin longmarch ke Kantor Kementerian BUMN. Namun karena Menteri BUMN Rini Soemarno akhirnya mau menemui kami, rencana itu akhirnya dibatalkan,” ujar Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Noviandri menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Kamis (10/11/2016).
Dijelaskan Noviandri, kedatangan Menteri BUMN Rini Soemarno di tengah-tengah aksi unjuk rasa, diapresiasi serikat pekerja. Namun sayangnya, jawaban dari orang nomor satu di Kementerian BUMN itu masih jauh dari kejelasan.
Dengan kata lain, masih belum ada solusi konkrit dari Rini, menyelesaikan pengambilalihan antar BUMN energi, yang konon dapat merusak rencana pengembangan energi panasbumi di Indonesia.
“Pastinya kami sangat apresiasi (kehadiran Rini Soemarno), karena biasanya kami hanya diterima oleh staf eselon III Kementerian BUMN. Namun jawaban Ibu Menteri masih normatif, dan kami janji bila belum ada jawaban yang tegas dan solutif, kami akan kerahkan lagi lebih banyak massa, khusus dari pekerja PGE sebanyak 1500 orang,” ancamnya.
Berikut alasan penolakan pengambilalihan PGE oleh PLN, sesuai aspirasi serikat pekerja itu.
- Pengambil alihan PGE oleh PLN merupakan upaya pengkerdilan bisnis Pertamina, karena sejak 1974 sudah dan akan melaksanakan pengembangan energi Panasbumi di Indonesia.
- Rencana ini tidak akan mengakselerasi dan menambah kapasitas terpasang Panasbumi yang ditargetkan PGE(sekitar 2, 3 GW di tahun 2025) di wilayah WKP eksisting. Tindakan ini kontra dalam pencapaian target bauran energi yang dicanangkan pemerintah sebesar 7,2 GW.
- Potensial memicu masalah hukum, diantaranya potensi terlepasnya 12 WKP Eksisting yang saat ini dikelola PGE, akibatnya ada potensi gugatan hukum dari Kontraktor Kontrak Operasi Bersama.
SUmber : http://citraindonesia.com
SUARA AKTIVIS