KONSTITUEN FEDERASI
Serikat Pekerja Pertamina-Unit Pemasaran I (SPP-UPms I Medan)
Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia UPms I Tanjung Uban (SPPSI UPms I Tanjung Uban)
Serikat Pekerja Kilang Minyak Putri Tujuh (SP KMPT) RU II Dumai
Serikat Pekerja Pertamina Pemasaran & Niaga (SP3N) Sumbagsel
Serikat Pekerja Pertamina (SPP) RU III Plaju
Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) Jakarta
Serikat Pekerja Pertamina Unit Pemasaran III (SPP-UPms III) Jakarta
Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja & Pelaut Aktif (SP FKPPA) Jakarta
Serikat Pekerja PERSADA IV Jateng & DIY
Serikat Pekerja Pertamina Balongan Bersatu (SP PBB)RU VI Balongan
Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijaya Kusuma (SPP PWK) RU IV Cilacap
Serikat Pekerja Pertamina Sepuluh November (SPPSN) MOR V Surabaya
Serikat Pekerja Mathilda Balikpapan
Serikat Pekerja Pertamina Celebes UPms VII Makassar
Serikat Pekerja Pertamina Kawasan Timur Indonesia (SPP KTI) RU VII Kasim
Serikat Pekerja Mutiara Jayapura
Serikat Pekerja Pertamina Geothermal Energy Jakarta (SP PGE Jakarta)
Serikat Pekerja Pertamina EP Jakarta (SP PEP Jakarta)

Pekerja Pertamina Tolak Keterlibatan Pihak Asing dalam Proyek Kilang Pertamina

PT Pertamina (Persero) dan Saudi Aramco baru saja menyepakati pengembangan kilang minyak (Refinery Development Master Plan/RDMP) di Kilang Cilacap dengan skema joint venture (JV), pada Kamis (22/12) lalu. Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dengan tegas menolak kerjasama JV dengan pihak asing tersebut.

Seperti diketahui, Pertamina tengah berupaya mengembangkan kapasitas kilang minyak lewat 4 proyek RDMP, serta membangun kilang baru lewat 2 proyek New Grass Root Refinery (NGRR). Pihak FSPPB sendiri sangat mendukung program RDMP yang dapat meningkatkan kapasitas kilang minyak sehingga dapat memproduksi BBM sendiri untuk kebutuhan dalam negeri tanpa tergantung impor.

"Yang sudah jalan itu ada RDMP di Balikpapan, itu dibiayai sendiri oleh Pertamina tanpa melakukan kegiatan joint venture dengan perusahaan lainnya. Ini suatu langkah yang tepat," kata Noviandri, Presiden FSPPB di Jakarta, Selasa (27/12).

Dilanjutkan Noviandri, yang disayangkan saat ini untuk proyek RDMP di Cilacap, Pertamina justru menggandeng perusahaan lain yaitu Saudi Aramco lewat skema JV. "Padahal Kilang Cilacap adalah kilang andalan Pertamina. Kami mendorong kepada Direksi agar kilang Cilacap juga dibiayai sendiri," tuturnya. 

Biaya proyek RDMP Cilacap sendiri memang lumayan besar yaitu US$ 5 miliar. Akan tetapi pihak FSPPB lebih khawatir dengan skema JV dengan perusahaan lain yang akan berdampak tidak baik kepada kilang yang bersangkutan dan para pekerja di dalamnya.

"Apabila JV ini tetap dilaksanakan dengan pembagian saham 45 persen untuk Aramco dan 55 persen Pertamina, dengan kondisi tersebut maka sampai kapan pun mereka akan terlibat di sana sepanjang kilang tersebut masih beroperasi," papar Noviandri seraya mengingatkan bahwa dalam kegiatan kilang tak ada waktu terminasi, tak seperti dalam kegiatan hulu migas yang ada batas waktunya.

Karena itu, ditambahkan Noviandri, untuk proyek RDMP Cilacap ini Pertamina seharusnya bisa membiayai sendiri tanpa campur tangan perusahaan lain. "Atau paling tidak kalau kita tidak mampu, kita bisa menggunakan skema project financial langsung seperti kita menerbitkan global bond atau dengan investor yang hanya duitnya, atau dalam hal seperti ini hutang kepada bank lebih memungkinkan, ada batas waktunya," bebernya.

Ditambahkan oleh Sekjen FSPPB Arie Gumilar, bahwa langkah JV di Kilang Cilacap ini merupakan upaya pengerdilan PT Pertamina (Persero) dan pelepasan aset negara. "Untuk itu FSPPB meminta kepada Pemerintah RI cq Presiden Joko Widodo beserta wakil-wakil rakyat di DPR serta seluruh stakeholder Pertamina untuk membatalkan Joint Venture pembangunan/Pengembangan kilang dengan pihak manapun," jelas Arie.

Arie pun meminta kepada pihak Direksi Pertamina untuk mendapatkan sumber pendanaanlain untuk RDMP Cilacap, di mana salah satu alternatifnya dari pendanaan pemerintah yang diperoleh dari Tax Amnesty.

"Harus diupayakan agar Proyek RDMP dilakukan bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kecukupan anggaran sehingga pembiayaan proyek dapat sepenuhnya oleh Pertamina seperti yang dilakukan untuk Kilang RU V Balikpapan," pungkas Arie.

Sumber : http://www.og-indonesia.com/2016/12/pekerja-pertamina-tolak-keterlibatan.html?m=1
09-Jan-2017 00:00:00
Dikirim Oleh : Administrator
SUARA AKTIVIS
Bambang RH
06-Jul-2015 07:43:57

BlOK MAHAKAM

Meski sudah 100% di katakan ...
Readmore

-
Rinson Gultom
30-Nov-1999 00:00:00

Sebagai Insan Pertamina yang bekerja di ...
Readmore

-
Ibnu Wibisono
02-Jul-2015 08:15:22

Ditugaskan di Pertamina mau tidak mau, ...
Readmore

-
30-Jun-2015 06:51:10
FSPPB sebagai wadah bersatuanya Serikat Pekerja-Serikat Pekerja ...
Readmore
-
Adriwal
29-Jun-2015 08:58:46

Blok Mahakam adalah kepunyaan Bangsa Indonesia.

Untuk ...
Readmore

-
Noviandri
30-Nov-1999 00:00:00
Halo Aktivis
Assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh
Salam sejahtera bagi kita ...
Readmore
-
26-Jun-2015 09:07:33
Melihat bahwa kemandirian Serikat Pekerja adalah syarat mutlak dalam membangun ...
Readmore
-
Abdul Halim
26-Jun-2015 09:09:43
Menjadi aktivis Serikat Pekerja merupakan suatu pilihan. Ketika sudah menceburkan ...
Readmore
-
< >